RRI.CO.ID, Pangkalpinang- Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Yogi Maulana, menyoroti pengelolaan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Timah yang dinilai perlu dibenahi agar tidak menimbulkan ketimpangan penyerapan produksi antara wilayah Bangka dan Belitung.

‎

‎Hal ini disampaikan Yogi, menyusul adanya penghentian pembelian bijih timah di Belitung karena kapasitas RKAB telah terpenuhi, sedangkan untuk di wilayah Bangka kapasitas tersebut masih tersedia. Tentu menurutnya hal ini harus menjadi evaluasi serius bagi PT Timah.

‎

‎"Apabila di wilayah Belitung pembelian terhenti karena kapasitas RKAB telah terpenuhi, sementara di wilayah Bangka masih tersedia kapasitas, maka perlu dijelaskan apakah terdapat kendala administratif, teknis, atau ketentuan lain yang menyebabkan kapasitas tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Kondisi seperti ini jangan sampai merugikan masyarakat penambang dan perekonomian Belitung," kata Yogi Maulana, Rabu 22 Juli 2026.

Selain itu, PT Timah dinilai perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan koordinasi dalam pengelolaan RKAB agar distribusi kapasitas produksi di setiap wilayah lebih proporsional dan tidak menimbulkan persoalan yang berdampak pada masyarakat.

‎

‎Oleh karena itu, Yogi mendorong PT Timah menyusun perencanaan RKAB yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan potensi produksi masing-masing wilayah, sehingga kapasitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

‎

‎Selain itu, ia juga meminta perusahaan meningkatkan koordinasi internal antara unit operasi Bangka dan Belitung agar tidak terjadi ketimpangan dalam penyerapan produksi masyarakat.

‎

‎"PT Timah perlu menyampaikan informasi secara terbuka kepada Pemerintah Daerah maupun DPRD apabila terdapat kendala regulasi yang menyebabkan kapasitas RKAB di satu wilayah tidak dapat dimanfaatkan untuk wilayah lain," ujarnya.

‎

Ia juga meminta PT Timah untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan RKAB sehingga persoalan serupa tidak kembali terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Karna menurutnya, pengelolaan RKAB yang lebih baik akan memberikan kepastian bagi masyarakat penambang sekaligus menjaga stabilitas perekonomian daerah.

‎

Senada, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Beliadi, mendesak PT Timah Tbk untuk segera mengambil langkah cepat dan berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menyikapi polemik terhentinya pembelian pasir timah masyarakat di Pulau Belitung dan Belitung Timur.

Menurut Beliadi, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut mata pencaharian ribuan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan timah.

"PT Timah harus segera berkoordinasi dengan Forkopimda untuk mengambil sikap. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat penambang di Belitung dan Belitung Timur," kata Beliadi.

Ia menilai masih terdapat sejumlah solusi yang dapat ditempuh sebagai langkah sementara sembari menunggu penyelesaian persoalan administrasi dan teknis terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Salah satu opsi yang diusulkannya yakni pasir timah hasil produksi di Pulau Belitung dapat sementara waktu dikirim ke Pulau Bangka, mengingat PT Timah hingga saat ini masih melakukan pembelian timah masyarakat di wilayah Bangka.

"Misalnya, pasir timah dari Belitung dimasukkan dulu ke Bangka. Soal mekanisme dan pengawasan teknisnya tentu menjadi tanggung jawab PT Timah untuk mengaturnya. Yang terpenting, masyarakat tetap memiliki akses menjual hasil tambangnya," ujarnya.

Beliadi menegaskan bahwa persoalan RKAB pada dasarnya hanya berkaitan dengan aspek administrasi dan teknis sehingga seharusnya dapat segera diselesaikan melalui komunikasi yang baik antara PT Timah dan pemerintah.

Ia juga mendorong agar PT Timah sebagai perusahaan milik negara lebih proaktif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk dengan Gubernur Babel, guna mempercepat penyelesaian persoalan tersebut.

"Ini sebenarnya persoalan kecil kalau komunikasi berjalan dengan baik. PT Timah sebagai BUMN harus selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar solusi bisa segera ditemukan," katanya.