Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK Salah Satu Kendala Serapan KUR di Babel

RRI.CO.ID, Pangkalpinang- Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyatakan permasalahan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK menjadi kendala dalam serapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Babel.

“Karena satu, masih banyak yang mentok SLIK-nya, jadi tidak dapat ditemui. SLIK-nya masih ada tanggungan, masih ada hutang di situ,” kata Kepala OJK Babel, Eko Wijaya, Rabu 29 April 2026.

Eko menjelaskan, ada kebijakan dari OJK yang tidak memunculkan SLIK itu untuk outstanding di bawah Rp1 juta.

“Yang mungkin orang lupa bayar kartu kredit. Misalnya ketahuan saya, bayar kartu kredit buat perusahaan biasa gitu ya, atau misalnya Rp500 ribu, oh saya kelewatan gitu ya. Kalau biasanya itu langsung turun kolektibilitasnya, misalnya dibayar lebih dari 30 hari, sekarang itu tidak dimasukkan. Sebenarnya datanya ada, cuma tidak dimunculkan dan harus dibayar segera,” katanya.

Namun demikian, jangan sampai ada stigma masyarakat untuk berhutang namun tidak dibayar.

“Tidak bisa gitu, itu hanya datanya disembunyikan. Untuk kadang-kadang orang yang lupa bayar, atau misalnya utang kecil yang mungkin dia lupa, kita kasih peringatan untuk bayar di bawah Rp1 juta. Dan itu terang-terangan tentuannya lagi disiapkan, tapi secara umum itu sudah diumumkan langsung ya, oleh pusat, oleh Ibu Ketua OJK,” ucapnya.

Sementara, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Elvi Diana, mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan edukasi masif kepada masyarakat maupun pihak perbankan. Menurutnya, pemahaman mengenai performa kredit sangat krusial bagi debitur.

"Harapan kita kepada OJK adalah harus melakukan literasi dan edukasi. OJK juga perlu meminta perbankan untuk mengedukasi nasabah akan pentingnya menjaga performa kredit atau SLIK mereka," ujar Elvi.

Ia menambahkan track record pinjaman akan selalu melekat pada nasabah. Oleh karena itu, kesadaran moral dari para debitur untuk menyelesaikan kewajiban juga menjadi faktor penentu kesehatan iklim perbankan di Babel.

Menyoroti rendahnya serapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disinyalir akibat kendala SLIK, Elvi meminta OJK Babel tidak lagi sekadar mencari akar permasalahan, melainkan langsung melakukan tindakan nyata.

"Kalau menurut saya, mulailah OJK di Bangka Belitung berbenah. Mengapa banyak sekali masyarakat kita terkendala pinjaman? Itu akibat aturan perbankan terkait catatan debitur yang mungkin pernah gagal bayar atau macet," katanya.

DPRD Babel meminta OJK untuk menginstruksikan perbankan agar lebih proaktif dalam merapikan histori data debitur. Langkah ini dinilai mendesak agar masyarakat yang ingin produktif melalui pinjaman modal tidak terus-menerus terganjal oleh prosedur administrasi.

"Tidak perlu lagi mencari-cari akar masalahnya, langsung saja action. Minta perbankan untuk merapikan histori debitur-debiturnya agar akses keuangan masyarakat kembali terbuka,” ucapnya.