RRI.CO.ID, Bangka – Pemerintah Kabupaten Bangka mengaku kesulitan menarik pajak sarang burung walet. Padahal potensi pajak sarang burung walet ini sangat besar dan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan bila bisa dimaksimalkan, terbukti dengan banyak berdiri gagah gedung-gedung tinggi sarang burung walet sejak puluhan tahun lalu di beberapa kecamatan.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bangka, Hariyadi menerangkan jika pihaknya memang menemui beberapa kendala dalam menggarap potensi besar PAD yang seperti masih 'tersembunyi' ini.

"Untuk pajak walet ini berlaku sistem self assessment, di mana wajib pajak dalam hal ini pemilik gedung walet menghitung, melaporkan dan menyetorkan secara mandiri, memang kita ada kesulitan saat pemiliknya tidak melaporkan secara baik hasil panen sarang walet miliknya, karena itu sulit mencari data real," katanya kepada rri.co.id, di Sungailiat, Selasa (16/1/2023).

Bahkan berdasarkan informasi di lapangan, diungkapkannya jika ada beberapa gedung walet di Kabupaten Bangka saat ini kosong penghuni alias tidak ada burung waletnya, karena berpindah ke gedung walet yang ada di luar.

"Jadi untuk memantau atau mendapat data ekspor sarang burung walet ini kita meminta data penjualan atau pengiriman sarang burung walet dari Balai Karantina Provinsi di Pangkalpinang, untuk melihat asal sarang walet yang diekspor ke luar itu dari mana saja," ucapnya.

Sementara, salah seorang pedagang di Pasar Sungailiat, Akiong, menyebut sarang burung walet di Kabupaten Bangka sangat banyak jumlahnya. Dia menyayangkan jika pajak walet yang seharusnya bisa menjadi kekayaan daerah itu sampai tidak bisa diambil.

“Sayang banget kalau pajak walet ini sampai lewat. Saya yakin luar biasa sekali potensinya, lihat saja gedung walet bertebaran di Sungailiat, Belinyu, saya kira potensinya besar. Harapan saya Pemkab Bangka bisa maksimalkan ini,” ucap Akiong.