RRI.CO.ID, Sungailiat – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Parit Padang 1 Imam Bonjol sudah kembali mendapat izin beroperasi setelah sebelumnya dicabut sementara akibat adanya dugaan kelalaian dalam penyediaan pangan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Staf Ahli Bupati Bangka Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Boy Yandra yang juga menjabat Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, izin operasional SPPG Parit Padang 1 Imam Bonjol dicabut sementara sejak 10 Maret 2026 hingga dinyatakan dapat beroperasi kembali pada 10 April 2026.

“Dinyatakan telah layak beroperasi kembali untuk melaksanakan pelayanan pemenuhan gizi dengan tetap menjamin kualitas gizi dan standar keamanan pangan yang ditandatangani oleh Deputi Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 1,” ujar Boy Yandra.

Namun begitu, Boy Yandra menegaskan, para karyawan SPPG Parit Padang 1 Imam Bonjol wajib berkomitmen dan konsisten dalam menerapkan ilmu semasa pelatihan. Hak tersebut menjadi kunci utama untuk mencegah adanya keracunan serta mencegah timbulnya penyakit yang bersumber atau ditularkan oleh pangan.

“Ada tiga sertifikat yang wajib dimiliki dapur MBG, yang pertama Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), kemudian HACCP dan sertifikat halal. Ini harus dilengkapi oleh dapur MBG,” tambah Boy Yandra.

Selain itu, SPPG juga wajib melakukan pengawasan mulai dari pemilihan pemasokan atau suplier yang resmi telah memiliki izin edar, penanganan pangan yakni penerimaan bahan pangan, persiapan, pengolahan dan distribusi hingga ke penerima manfaat.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukma Dewi mengungkapkan, saat ini pihaknya siap memberikan pelatihan bagi karyawan SPPG.

“Pelatihan selain Dinkes kita juga melibatkan narasumber dari BPOM dan SPPG juga secara proaktif mengusulkan pelatihan itu dan menyelenggarakannya secara mandiri,” ujar Nora Sukma Dewi.