RRI.CO.ID, Pangkalpinang - Pemerintah Kota Pangkalpinang akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait pemanfaatan aset yang dapat digunakan untuk pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP) di wilayah kota.

Langkah tersebut diambil menyusul kendala utama dalam penyediaan lahan yang harus memenuhi standar dan spesifikasi pembangunan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, mengatakan meski Pemerintah Kota memiliki sejumlah aset lahan, namun tidak semuanya sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan untuk pembangunan koperasi tersebut.

“Lahan yang ingin kita pinjamkan ke Koperasi Merah Putih sebagian itu belum memenuhi persyaratan spesifikasi yang diminta, seperti luas lahannya dan lokasi yang harus berada di pinggir jalan raya,” ujar Saparudin, Jumat 27 Februari 2026.

Sebagai solusi, Pemkot Pangkalpinang saat ini tengah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Lahan kita itu ada, tapi tidak memenuhi syarat yang diminta. Maka kita sedang berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Kalau Pemprov mempunyai aset yang ada di Kota Pangkalpinang, kita minta Pemerintah Provinsi yang membantu,” ucapnya.

Adapun, dari total kelurahan yang direncanakan, delapan kelurahan telah memenuhi persyaratan lokasi pembangunan. Di antaranya saat ini masih dalam proses pembangunan, dan satu unit koperasi telah selesai dibangun.

Sementara itu, Kepala Diskopdag UMKM Kota Pangkalpinang, Andika Saputra mengatakan terdapat sekitar 31 kelurahan yang belum memasuki tahap pembangunan fisik. Namun demikian, pihaknya optimistis pembangunan akan terus berjalan secara bertahap.

“Masih ada sekitar 31 kelurahan yang belum, namun bukan tidak mungkin akan menyusul. Kami terus berupaya mencari lahan yang cocok dan sesuai dengan standar pembangunan,” katanya.