TANTANGAN pembangunan hari ini tidak lagi cukup dijawab dengan program rutin pemerintahan. Di tengah persaingan ekonomi global yang kian kompetitif, tuntutan kualitas SDM yang tinggi, dan ekspektasi pelayanan publik yang instan, daerah membutuhkan cara pandang baru.

Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola business as usual. Saya tertarik dengan refleksi Gita Wirjawan mengenai lompatan PDB per kapita China selama tiga dekade terakhir.

Salah satu kuncinya adalah kemampuan mereka membangun keseimbangan unik: politik yang tersentralisasi namun ekonomi yang sangat desentralisasi.

Sebagai praktisi sekaligus akademisi kebijakan publik, saya melihat bahwa sentralisasi dan desentralisasi bukanlah dua kutub yang harus dipertentangkan secara ekstrem. Keduanya harus ditempatkan secara proporsional.

Negara butuh kompas pembangunan nasional yang kuat dan standar pengawasan terukur (sentralisasi), namun daerah harus diberi kedaulatan untuk berinovasi dan bergerak gesit sesuai denyut kebutuhan lokal (desentralisasi).

Refleksi dari Nanning: Dari Teori ke Praktik

Ingatan saya kembali ke tahun 2003. Saat itu, saya berkunjung ke Kota Nanning, Provinsi Guangxi, sebagai seorang mahasiswa doktoral yang sedang mendalami ilmu pemerintahan.

Di sana, saya menyaksikan cikal bakal China-ASEAN Business District. Apa yang saya lihat 23 tahun lalu itu membekas hingga saya menjabat sebagai kepala daerah.

Di Nanning, saya menyaksikan bagaimana pemerintah daerah diberikan kewenangan luar biasa dalam mengelola investasi. Proses perizinan selesai dengan ringkas tanpa birokrasi panjang ke Beijing.

Bahkan, institusi daerah melayani investor asing secara langsung bak konsultan profesional. Model ini memberikan satu hal yang paling dicari pelaku usaha: kepastian.

Pengamatan akademis saya saat itu membuktikan bahwa desentralisasi ekonomi yang kuat mampu melahirkan kutub pertumbuhan seperti Shenzhen, Shanghai, hingga Nanning. Daerah di sana bukan sekadar unit pelaksana administrasi pusat, melainkan motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Keluar dari Jebakan Administrasi

Pengalaman saya sebagai Wali Kota mengonfirmasi apa yang saya pelajari saat doktoral: kita sering terjebak dalam "paradoks birokrasi". Banyak kebijakan hebat di atas kertas gagal saat implementasi karena lemahnya koordinasi dan birokrasi yang lebih sibuk dengan laporan administratif ketimbang dampak substansial.

Sejatinya, semangat desentralisasi bukan sekadar pelimpahan kewenangan administratif, melainkan upaya membangun kemandirian dan daya saing. Pemerintah daerah harus bertransformasi menjadi pusat inovasi kebijakan yang berfokus pada;

(1) Investasi Talenta: Menempatkan pengembangan SDM sebagai prioritas utama; (2) Infrastruktur Produktif: Membangun konektivitas yang memacu pertumbuhan ekonomi lokal; (3) Reformasi Perizinan: Memangkas rantai birokrasi demi kepastian investasi; (4) Kebijakan Berbasis Data: Memastikan keputusan diambil berdasarkan realitas lapangan, bukan sekadar intuisi politik.

Penutup: Keberhasilan yang Merata

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya angka pertumbuhan ekonomi semata. Keberhasilan sejati adalah sejauh mana negara dan daerah mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.

Negara harus hadir memberikan arah strategis, tetapi daerah harus diberikan kepercayaan dan otoritas untuk memacu mesin ekonominya sendiri. Jika daerah kuat dan mandiri, maka ketahanan nasional secara otomatis akan kokoh.

Oleh: Dr. Genius Umar (Analis Kebijakan Publik & Wali Kota Pariaman 2018-2023)