RRI.CO.ID, Jakarta - Regulasi tata kelola kecerdasan buatan (Artificial Inteligence/AI) ditekankan, harus dapat mengikat terhadap nilai dan etika pemanfaatannya. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria.

Wamenkomdigi Nezar menyatakan, dalam pemanfaatan AI tantangan terbesarnya bukan lagi pada perkembangan teknologinya. Namun ia menyatakan tantangan terbesarnya saat ini, yakni implementasi nilai dan etika yang terkandung di dalamnya.

Nezar menuturkan, bahwa etika dalam pemanfaatan AI, tidak memiliki kekuatan interaktif. Sehingga hal ini dikatakannya, harus dapat didorong dengan regulasi yang kuat, dengan sanksi dan hukuman.

"Jadi tantangannya dalam setiap obrolan soal etika ini adalah seberapa jauh etik ini kemudian bisa menjadi dasar dalam pembangunan regulasi karena tanpa kekuatan hukum itu percuma. Etika tidak punya kekuatan interaktif, tapi kalau regulasi ada sanksi dan hukuman," kata Nezar dalam keterangan resminya, dikutip di Jakarta, Senin, 18 Mei 2026.

Lebih lanjut diungkapkannya, bahwa tidak semua perusahaan, menganggap etika sebagai faktor penting yang harus dimitigasi. Akan tetapi Wamenkomdigi menilai, terdapat sejumlah perusahaan yang mulai menunjukan kepeduliannya terhadap nilai dan etika dalam pemanfaatan AI.

Seperti dicontohkan Nezar, yakni sejumlah perusahaan teknologi, yang merekrut lulusan humaniora dan filsafat. Hal ini dijelaskannya, untuk membantu mengevaluasi produk yang bersentuhan langsung dengan manusia, yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.

"Sekarang risiko etis itu jadi salah satu kategori di dalam perusahaan teknologi. Tadinya itu tidak ada dalam hirarki risiko mereka. Jadi itu satu kemajuan menurut saya, bahwa ada kepedulian tentang etika," ujarnya.