Menghadirkan ‘Rasa Makmur’ Rakyat
- 09 Apr 2026 16:11 WIB
- Pusat Pemberitaan
BAGAIMANA cara mengukur kemakmuran kita di antara Negara tetangga. Bagaimana pula ‘rasa makmur’ itu bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Acapkali soal ini dibandingkan dengan masa lalu berdasarkan nilai uang dan barang yang bisa dibeli. Jumlah angka uang kita terus saja membesar nolnya, tetapi nilainya tak sebanding dengan ‘daya beli’.
Hakikat ‘Rasa Makmur’ itu bisa diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM atau Human Development Index). Kabar baiknya IPM Indonesia tahun 2024 mencapai 75,02 (kategori tinggi), dan berada di peringkat keenam di Asia Tenggara. Capaian angka 75,02 itu meningkat 0,88 poin (1,17 persen) dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 75,02. IPM mengukur capaian rata-rata umur panjang dan sehat (kesehatan), pengetahuan (pendidikan), dan standar hidup layak (ekonomi).
Di Asia Tenggara, posisi kita masih di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, Tailan (Thailand), dan Vietnam, tetapi di atas Filipina, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. Tren IPM kita memang terus meningkat setiap tahun, namun masih di bawah rata-rata negara tetangga.
Berdasarkan data UNDP/Databoks 2022, angka IPM Singapura: 0,949 (sangat tinggi) disusul Brunei Darussalam: 0,823 (sangat tinggi), Malaysia: 0,807 (sangat tinggi), Tailan: 0,803 (sangat tinggi), Vietnam: 0,726 (tinggi), Indonesia: 0,713 (tinggi), Filipina: 0,710 (tinggi), Laos: 0,620 (sedang), Myanmar: 0,608 (sedang), Kamboja: 0,600 (sedang), dan terakhir Timor Leste: 0,566 (sedang).
IPM digunakan untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan. Dengan IPM dapat diklasifikasikan apakah sebuah negara tergolong maju, berkembang, atau negara terbelakang. Intinya mengukur pengaruh kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.
Jakarta Masih Tertinggi
Kita juga bisa mengukur IPM provinsi di Indonesia pada 2025. Angka IPM tertinggi masih didominasi DKI Jakarta (85,05), disusul DI Yogyakarta (82,48), dan Kepulauan Riau (80,53), Kalimantan Timur: 79,39 Bali: 79,37. Menariknya DI Yogyakarta (DIY) meski masih menempati posisi kedua, tetapi naik pesat dalam hal kualitas pendidikan, harapan hidup, dan standar hidup yang layak.
Provinsi lainnya seperti Jawa Timur dan Sumatra Barat juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Secara keseluruhan, angka IPM Indonesia terus meningkat di hampir seluruh provinsi. Hal ini menandakan kemajuan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan perekonomian yang berdampak meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
IPM juga berkait dengan keunggulan sumber daya manusianya (SDM). Ada beberapa perubahan signifikan dalam daftar provinsi dengan SDM paling unggul. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kini menempati posisi kedua, naik pesat dalam hal kualitas. Jakarta tetap menjadi provinsi dengan SDM paling unggul.
Jakarta mencapai skor keunggulan SDM sebesar - 83,08 meningkat 0,62 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Jakarta unggul di sektor pendidikan dan kesehatan, dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas SDM.
Soal umur panjang, Jakarta juga mencatat angka harapan hidup cukup tinggi. Urutan kedua ditempati DI Yogyakarta - 81,55; disusul Kalimantan Timur - 78,83; Kepulauan Riau - 77,87; Bali - 77,76; Sulawesi Utara- 75,03; Riau - 74,79; Sumatra Barat - 74,49; Banten - 74,48; Jawa Barat - 74,43; Jawa Timur - 74,09; Sulawesi Selatan - 74,05; Aceh - 74,03; Sumatra Utara - 74,02.
Ironisnya Jawa Tengah berada paling buncit dengan skor - 73,88. Jawa Timur, yang sebelumnya berada di posisi lebih rendah, berhasil naik tiga peringkat. Sumatra Barat juga meningkat satu peringkat, sementara Sumatra Utara berhasil naik dua peringkat.
Tugas Kabupaten Terkaya
Pertanyaan krusialnya, adakah capaian IPM terhubung dengan kekayaan daerahnya? Apakah daerah yang tergolong kaya (kita ukur dari Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB-nya) mampu mencetak SDM unggul dan menaikkan indeks IPMnya?
Apakah para pemimpin daerah kaya sudah kompeten men-deliver program nyata, atau masih sibuk bermain porto folio dan cenderung boros? Pemborosan itu misalnya membangun bandara demi gengsi, yang akhirnya mangkrak. Atau dana daerah justru dibelanjakan untuk kemakmuran para pejabat elitnya.
Kabupaten terkaya di Indonesia umumnya didominasi wilayah penghasil sumber daya alam (migas/pertambangan) dan industri. Kutai Kartanegara, Kutai Timur (Kalimantan Timur), dan Bengkalis (Riau) berada di jajaran teratas berkat dana bagi hasil sumber daya alam yang tinggi.
Kekayaan Kutai Kartanegara misalnya didulang dari sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan batubara. Kabupaten Kutai Timur kaya dari batubara, sedangkan Kabupaten Bengkalis, Siak, dan Musi Banyuasin dikenal penghasil minyak bumi terbesar di Sumatra.
Di Pulau Jawa Kabupaten Pasuruan & Gresik (Jawa Timur) yang terkaya didorong industri manufaktur. Begitu pula Kabupaten Tangerang (Banten) didorong pertumbuhan industri dan perumahan.
Pendapatan rata-rata tertinggi penduduk pernah dicatat Morowali (Sulawesi Tengah) - Rp588,29 juta. Daerah Morowali yang terletak di Sulawesi Tengah kaya dari pertambangan dan industri.
Disusul Teluk Bintuni (Papua Barat) - Rp351,02 juta, Kutai Timur (Kalimantan Timur) - Rp301,40 Juta; Mimika (Papua Tengah) - Rp301,07 juta; Kepulauan Seribu (DKI Jakarta) - Rp292,21 juta mengandalkan pariwisata yang popular dan hasil perikanan.
Daerah kaya lainnya Natuna (Kepulauan Riau) - Rp250,35 juta kaya akan sumber daya alam, terutama gas alam. Potensi ekonominya tinggi dari sektor energi. Tana Tidung (Kalimantan Utara) - Rp246,7 juta, kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak bumi dan gas alam. Bengkalis (Riau) - Rp243,44 juta; Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur) - Rp241,7 juta; Paser - Rp194,5 juta terletak di Kalimantan Timur, kaya batu bara dan minyak.
Daerah-daerah kaya tak bisa bermalasan. Justru mereka punya tugas berat mewujudkan ‘rasa makmur’ warganya. Penyakit boros dan korupsi sebagian pejabatnya masih sering melukai hati, dan mereduksi capaian kemakmurannya.
Daerah kaya harusnya juga tak perlu risau, apalagi ikut demo, bila jatah dana pusat untuk daerahnya terpaksa dikurangi untuk menambal APBN yang bocor. Sejatinya kemakmuran Indonesia banyak bergantung pada kecakapan daerah mengelola kekayaannya.

Penulis: Tjuk Suwarsono (Wartawan)
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....