HARI-HARI ini kita dihebohkan impor 105 ribu mobil pikap dan truk dari India, untuk Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Seluruh mobil didatangkan utuh (CBU: Completely Build Up) dari dua produsen India, Mahindra dan Tata. Pagu anggarannya Rp24,66 triliun dan sudah 1.200 pikap sampai di Jakarta.
Sontak semua pihak terhenyak. Industri otomotif domestik meradang, merasa percuma selama ini pemerintah mendorong perbanyak kandungan lokal, malah dibalas impor utuh. Uang sebanyak itu harusnya diputar di dalam negeri untuk memperkuat industri, menciptakan lapangan kerja baru, dan menghemat devisa.
Ini dinilai dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo. Bukankah Presiden yang selalu menegaskan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi untuk memperbesar nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor.
Industri otomotif memiliki rangkaian ekonomi depan dan belakang (forward and backward linkage) yang besar. Seharusnya kebijakan semua pihak, apalagi BUMN, berpedoman pada peta jalan Presiden.
Adalah PT Agrinas Pangan Nusantara yang ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan fisik program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ia didukung Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan dan pengembangan Kopdes Merah Putih.
Namun dalam pelaksanaannya, Agrinas belum cukup berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi. Terbukti kedua menteri terkait sama sekali tidak tahu soal impor 105 ribu kendaraan niaga senilai Rp24,66 triliun itu.
Impor mobil utuh dicemaskan akan mangkrak bila tidak tersedia suku cadang dan bengkelnya. Impor berpotensi mematikan industri otomotif nasional, tidak menggerakkan perekonomian, serta bertentangan dengan agenda industrialisasi pemerintah.
Sejauh ini kita memang belum pernah memakai produk India dalam jumlah besar, kecuali beberapa ratus truk/bus kecil Tata dan Bajaj. Seluruh industri otomotif yang bergerak di Indonesia, disertai langkah membangun pabrik, menjamin suku cadang dan purna jualnya.
Jika produsen India serius masuk pasar Indonesia, sebaiknya juga membangun pabrik di sini sebagaimana dilakukan Toyota, Suzuki, Honda, Daihatsu, Mitsubishi, Hino, Hyundai, DFSK, BYD, dan VinFast.
Kebutuhan kendaraan untuk Kopdes Merah Putih mencapai 105 ribu unit yang rencananya dipenuhi dari impor. Rinciannya, 35 ribu unit Scorpio Pick-Up akan dipasok Mahindra, sementara 70 ribu unit lainnya berasal dari Tata Motors yang terdiri dari 35 ribu unit Yodha Pick-Up dan 35 ribu unit Ultra T.7 Light Truck.
Semua Tak Mampu
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota mengungkap alasan tidak membeli mobil buatan lokal. Ia memastikan sudah bernegosiasi dengan sejumlah produsen otomotif dalam negeri, tetapi tidak tercapai kesepakatan, terutama soal harga dan kemampuan produksi. Para produsen besar seperti Astra, Isuzu, Mitsubishi Motors, dan Hino Motors, belum mampu menyiapkan kendaraan dalam jumlah besar, dalam waktu singkat.
Soal harga juga jauh dari sepakat. Mota menyebut produsen otomotif RI enggan memberikan harga borongan yang lebih murah. Mereka hitung harga pembelian per unit, sementara Mota yang membeli dalam jumlah besar, minta harga gelondongan. Mota mengklaim strategi impornya ini bisa menghemat anggaran hingga Rp46,5 triliun.
Dikatakan Isuzu hanya sanggup memasok 900 unit, Toyota melalui model Hilux bisa memproduksi 800 unit periode April-Mei 2026. Sedangkan Mitsubishi L300 hanya mampu memproduksi 750 unit per bulan. Hino awalnya hanya mampu menyediakan 120 unit per bulan, setelah bicara dengan prinsipal di Jepang menjadi total 10 ribu unit setiap bulan.
Tentu saja skema Mota ini memaksa pabrik otomotif gelagapan. Jumlahnya sangat besar dalam waktu pendek, harganya pun bukan per unit, melainkan gelondongan. Seumur-umur belum pernah terjadi dalam sejarah otomotif Indonesia modern. Tak heran bila tak ada yang mampu. Sebuah rencana besar yang dieksekusi mendadak.
Padahal dengan strategi penahapan yang wajar, dana Rp24,66 triliun sangat bisa menggairahkan banyak aspek industri domestik. Bisa hidupkan pengusaha suku cadang, komponen, ban, pelumas, bengkel dan banyak lagi, mengingat yang dibutuhkan ‘mobil konvensional sederhana’. Mesinnya bensin atau diesel, tanpa fitur canggih. Berbeda jika yang diminta mobil baterai/listrik.
Kata Mota harga pikap India berpenggerak gardan ganda hanya sekitar Rp200 juta lengkap pajak dan biaya pengiriman. Ini jauh lebih murah dibanding pikap merk Jepang
Harus Ditunda
Dari Senayan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad minta agar rencana impor 105 ribu unit mobil India itu ditunda dahulu. Setidaknya menunggu pembicaraan lanjut dengan Presiden yang masih melawat di luar negeri.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun menyatakan sejalan dengan usulan Dasco. “Kita ikuti pak Dasco saja," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, lalu. Soal 1.200 unit mobil yang telanjur sudah tiba di Indonesia akan mengikuti keputusan penundaan tersebut.
Menurut Purbaya pembayaran impor ini tidak memakai dana APBN, melainkan skema utang dengan nilai proyek yang diperkirakan mencapai Rp240 triliun selama 6 tahun.
Pembayaran dilakukan melalui bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), dengan cicilan sekitar Rp40 triliun per tahun. Secara ringkas, pembayaran mengikuti mekanisme utang komersial yang dicicil pengelola (Agrinas/Koperasi) melalui bank BUMN, bukan dana APBN langsung. Bila kontraknya antarbisnis, tak seharusnya uang Negara dipakai. Pun jika terjadi risiko barang mangkrak, kerugian ditanggung para pihak.
Gaduh impor mobil utuh dari India ini menunjukkan program besar dan strategis, seringkali diputuskan tanpa perencanaan memadai. Sekalipun para pelaku industri mobil yang sudah eksis sekarang bersatu membentuk konsorsium, belum tentu sanggup.
Jumlah besar, dalam waktu pendek, plus harga borongan adalah skema yang jarang terjadi. Presiden selayaknya didorong membahas rencana ini secara terperinci dengan berbagai pihak, sebelum keputusan diambil.
Penulis: Tjuk Suwarsono (Wartawan)