PERTUMBUHAN ekonomi Sumatra Barat tahun 2025 yang hanya 3,37 persen menyisakan pertanyaan mendasar tentang masa depan ekonomi daerah ini. Bagaimana mungkin target 7,3 persen pada 2029 dapat dicapai jika struktur ekonomi yang ada tidak mengalami perubahan berarti?

Kegelisahan ini sebelumnya telah diingatkan oleh Syafruddin Karimi. Hingga kini masih relevan.

Sumatra Barat sesungguhnya tidak miskin modal sosial. Tradisi merantau, jaringan diaspora yang kuat, serta orientasi pada pendidikan adalah kekuatan yang jarang dimiliki daerah lain.

Namun kekuatan itu belum sepenuhnya terkonversi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Selama ini, perekonomian daerah banyak ditopang oleh remitansi perantau.

Dana dari rantau menjaga daya beli masyarakat dan menghidupkan sektor perdagangan. Akan tetapi, sebagian besar aliran dana tersebut berhenti sebagai konsumsi.

Ia belum bertransformasi menjadi investasi produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja. Akibatnya, ekonomi bergerak tetapi tidak melompat.

Di sinilah letak paradoks itu. Perputaran uang ada, tetapi transformasi ekonomi berjalan lambat.

Pengalaman empiris menunjukkan bahwa ketika perantau dilibatkan dalam agenda pembangunan yang produktif, hasilnya sangat berbeda. Pada masa pandemi Covid-19, saat kapasitas fiskal daerah terbatas, para perantau ikut membantu percepatan pembangunan infrastruktur strategis.

Mereka tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga menyelesaikan hambatan sosial melalui pendekatan kultural dalam proses pembebasan lahan. Infrastruktur yang terbangun pada akhirnya menurunkan biaya logistik, membuka akses ekonomi baru, dan meningkatkan produktivitas masyarakat.

Hal yang sama terlihat dalam Program "SAGA SAJA" Satu Keluarga Satu Sarjana. Ketika perantau diajak menjadi bagian dari investasi pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dukungan yang muncul bukan sekadar bantuan, melainkan gerakan kolektif untuk mobilitas sosial.

Pelajaran penting dari pengalaman tersebut adalah bahwa kekuatan utama Sumatra Barat bukan hanya pada sumber daya ekonomi, tetapi pada orkestrasi modal sosial. Karena itu, arah baru pembangunan ekonomi daerah harus diletakkan pada satu tujuan konkret, memastikan setiap keluarga memiliki pekerjaan yang layak.

Konsep “Satu Keluarga Satu Pekerjaan” bukan sekadar program ketenagakerjaan, melainkan kerangka besar pembangunan ekonomi. Pertumbuhan harus diukur dari kemampuannya menciptakan kerja, bukan hanya dari kenaikan angka statistik.

Untuk mewujudkannya, diperlukan fokus pada sektor yang memiliki keunggulan komparatif daerah, seperti pariwisata berbasis alam dan budaya, pertanian bernilai tambah tinggi. Serta industri olahan berbasis komoditas lokal dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.

Pengalaman pengembangan pertanian berbasis kawasan di Thailand dan industrialisasi produk spesifik wilayah di Korea Selatan menunjukkan bahwa pertumbuhan tinggi lahir dari fokus, konsistensi, dan integrasi antara produksi, pengolahan, dan pasar.

Pada saat yang sama, pendidikan harus menjadi bagian dari desain ekonomi daerah. Program SAGA SAJA harus terhubung dengan kebutuhan sektor unggulan sehingga menghasilkan tenaga kerja terampil yang langsung terserap.

Di titik ini, otonomi daerah perlu dimaknai ulang. Otonomi tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran dan luasnya kewenangan, tetapi dari kemampuannya menciptakan mobilitas sosial dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Paradoks pertumbuhan Sumatra Barat hanya dapat diakhiri jika terjadi pergeseran mendasar. Dari ekonomi konsumsi ke ekonomi produksi, dari remitansi ke investasi, dan dari bantuan sosial ke penciptaan kesempatan kerja.

Target pertumbuhan 7,3 persen bukanlah sesuatu yang mustahil. Namun ia hanya akan menjadi angka di atas kertas jika pembangunan tidak diarahkan pada tujuan yang paling mendasar, setiap keluarga bekerja, setiap rumah tangga produktif.

Dari sanalah pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan akan lahir.

Oleh: Dr. Genius Umar (Analis Kebijakan Publik, Dosen UNP, Mantan Wali Kota)