KEJUTAN besar terjadi pada September 2025. Sebuah lompatan kuantum yang bukan hanya membanggakan, tetapi juga menjanjikan rasa aman pangan utama rakyat. Swadaya beras tercapai hanya kurang setahun, sementara bertahun-tahun lamanya kita hidup dari guyuran impor beras jutaan ton.
Adalah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di depan Presiden Prabowo Subianto Senin, 2 Juni 2025 mengungkapkan stok beras nasional mencapai lebih 4 juta ton. Tertinggi selama 41 tahun, bila dibandingkan produksi puncak tahun 1984 yang 3 juta ton.
Lonjakan ini tercepat dalam sejarah, hanya empat bulan stok meningkat tajam dari 1,7 juta ton pada Januari 2025 menjadi 3,5 juta ton per 4 Mei 2025. Kenaikan 1,8 juta ton ini sepenuhnya produksi petani lokal.
Tak pelak, capaian ini terasa mengentak. Bandingkan, tahun 2024 kemarin saja, kita mengimpor 4,52 juta ton beras. Jumlah ini naik 47,38% dari catatan pada 2023 yang sebanyak 3,06 juta ton.
Catatan Badan Pusat Statistik (BPS), total impor beras pada 2024 itu menjadi yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Pada 2018, total impor 2,25 juta ton, lalu pada 2019 hanya 444,51 ribu ton, 2022 menjadi 359,29 ribu ton, 2021 sebanyak 407,74 ribu ton, dan 2022 sejumlah 429,21 ribu ton.
Impor beras terbanyak dari Thailand sebesar 1,36 juta ton atau setara 30,19% dari total impor beras. Berikutnya dari Vietnam sebesar 1,25 juta ton atau setara 27,62%. Disusul Myanmar 831,38 ribu ton, Pakistan 803,84 ribu to, India 246,59 ribu ton, dan negara lainnya 25,13 ribu ton.
Presiden Soeharto, pernah mengantar swasembada beras pada 1984, dan menerima penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO). Saat itu stok beras nasional pada periode Januari–Mei 1984 tercatat 3.029.049 ton, dengan jumlah penduduk 160 juta jiwa.
Empat dekade kemudian, data per 4 Mei 2025 stok beras di gudang Bulog mencapai 3.502.895 ton, dengan jumlah penduduk hampir dua kali lipat, yakni 280 juta jiwa. Ini rekor tertinggi cadangan beras sejak Bulog berdiri 1969. September kemarin cadangan beras nasional menembus 4 juta ton.
Tak Hanya Sekejap
Benarkah swadaya ini mampu bertahan dalam waktu lama? Atau hanya sekejap pascapenghargaan FAO era Soeharto? Apakah musim akan terus bersahabat, hujan cukup dan minus bencana alam?
Bukankah sebagian besar sawah kita masih tadah hujan dan dikelola secara tradisional? Bukankah hama padi juga bisa datang sewaktu-waktu? Berderet pertanyaan itu akan menjadi taruhan keberlanjutan swadaya beras.
Data Kerangka Sampel Area (KSA) BPS memridiksi hingga Juli 2025 akan terjadi surplus produksi 2,8 juta ton. Bulog pun telah menyerap sekitar 2,5 juta ton sepanjang Januari hingga pertengahan Juni, ditambah transfer stok dari tahun sebelumnya yang mencapai 1,7 hingga 1,8 juta ton. “Ini menjamin ketersediaan beras nasional sangatlah aman,” kata Mentan.
Diingatkan, tantangan masih menanti di semester kedua tahun ini, di mana ketersediaan air harus dipastikan sebagai elemen krusial dalam proses produksi. Pembangunan saluran irigasi menjadi prioritas, juga persiapan lahan air pada bendungan/embung, benih, maupun pupuk.
Aspek pascapanen pun harus disiapkan, mulai pengolahan dengan modernisasi Rice Milling Unit (RMU) untuk padi, modernisasi penyimpanan dan pemeliharaan stok di gudang, penguatan rantai distribusi, hingga pembiayaan dengan bunga murah melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Daya dukung lahan akan disiapkan di Wanam, Merauke, Papua Selatan, dengan membuka 481 ribu hektar lahan. Di kawasan baru ini akan dibangun ekosistem swasembada pangan, berupa sawah hingga pengolahan ethanol dari tebu dan singkong untuk biodiesel B50.
Seluruh rantai pasok ini akan diperkuat kebijakan strategis melalui Koperasi Desa Merah Putih, yang melibatkan 19 kementerian/lembaga dan menargetkan penguatan 80 ribu koperasi desa sebagai penggerak ekonomi pangan di tingkat lokal. Neraca pangan nasional dan daerah mesti diperkuat menyiapkan cadangan pangan saat situasi darurat.
Selain stok beras, capaian nilai tukar petani (NTP) juga menunjukkan tren positif. Dukungan anggaran Kemenkeu menghasilkan NTP bulan Mei lalu NTP naik menjadi 121. Lebih tinggi dibanding tahun lalu pada bulan yang sama, yang hanya 116. Penting pula dijaga keseimbangan harga agar dapat menguntungkan petani tanpa membebani konsumen.
Untuk mendukung daya beli masyarakat dan stabilisasi harga, disiapkan bantuan sosial beras 180 ribu ton per bulan. Disalurkan ke wilayah nonpenghasil beras seperti Maluku dan Papua, serta daerah perkotaan yang tidak menghasilkan beras.
Capaian hebat ini diharapkan mampu memutus sejarah kita sebagai negeri pengimpor beras. Pertanyaan besarnya, di saat stok melimpah, mengapa belakangan ini justru banyak ibu rumah tangga keluhkan tingginya harga beras? Adakah tata niaga beras masih abstrak dan belum terkendali, karena dimainkan ‘the invisible hand’? Bagaimana pula dengan kedelai, jagung, cabe, tomat, bawang merah/putih, dan komoditas penting lainnya?

Penulis: T.Suwarsono (Praktisi Media)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....