KBRN, Jakarta : Kementerian Keuangan telah membuka blokir anggaran senilai Rp. 86,6 Triliun. Hal itu sebagai tanda berakhirnya proses efiseinesi anggaran di Kementerian dan Lembaga atau K/L. Langkah ini bertujuan supaya K/L dapat kembali melakukan belanja untuk program prioritas Pemerintah

Kabijakan blokir anggaran merupakan tindak lanjut dari Intruksi Presiden alias Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.

Wamenkeu Suahasil Nazara menjelaskan efisensi belanja tahun 2025 telah dilakukan terhadap 99 Kementerian dan Lembaga sebesar Rp. 256,1 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp. 50,6 triliun.

Secara rinci anggaran sebesar Rp. 33,1 triliun dibuka blokirnya untuk 23 K/L baru hasil restrukturisasi Kabinet Merah Putih. “Di dalam Kabinet Merah Putih ada 23 kementerian lembaga hasil restrukturisasi. Sekarang (pemblokiran) masih berproses tapi sampai dengan saat ini sudah (dibuka blokir) sebesar Rp 33,1 triliun," ucapnya. Sementara itu, ada 76 K/L lainnya yang pencadangan anggarannya sudah dibuka dengan nilai Rp 53,49 triliun, sehingga total keseluruhan pembukaan blokir anggaran Rp 86,6 triliun.

Proses tersebut memungkinkan Kementerian dan Lembaga untuk kembali melaksanakan belanja sesuai dengan program prioritas Pembangunan Nasional.

Semula, kebijkan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bertujuan untuk mengurangi pemborosan dan mengarahkan belanja Negara ke sektor - sektor yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kebijkan penghematan tersebut ditetapkan sebesar Rp. 306,69 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Tahun Anggaran 2025.

Efisinesi ini dilakukan dengan cara pemotongan anggaran perjalanan dinas hingga 50% kemudian pembatasan belanja honorarium dan kegiatan seremonial hingga pengurangan belanja operasional perkantoran dan pengadaan peralatan.