RRI.CO.ID, Sintang - Aspek legalitas organisasi menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam mendorong organisasi kemasyarakatan (ormas), termasuk Puspawaja, agar semakin tertib administrasi dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang melalui Plt. Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Sintang, Ahmad Ridwan, dalam Rapat Kerja II Tahun 2026 Puspawaja Kabupaten Sintang yang digelar pada Rabu, 3 Juni 2026, di Gedung SMK Negeri 1 Sintang.

Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Sintang merupakan daerah yang kaya akan keberagaman suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Kondisi tersebut perlu terus dijaga bersama karena menjadi kekuatan utama dalam kehidupan sosial masyarakat.

“Ormas memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaannya menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan serta menjaga persatuan di tengah masyarakat yang majemuk,” kata Ridwan.

Ridwan menilai Rapat Kerja Puspawaja bukan hanya sekadar forum internal organisasi, tetapi juga wadah untuk memperkuat kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Karena itu, setiap organisasi diharapkan mampu menjalankan kegiatan secara tertib dan sesuai aturan yang berlaku.

Terkait legalitas, ia mengingatkan bahwa Puspawaja memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri yang masa berlakunya perlu diperhatikan dan diperbarui sesuai ketentuan. Hal ini penting agar organisasi tetap memiliki dasar hukum yang jelas dalam menjalankan aktivitasnya.

Ia juga mendorong ormas untuk lebih aktif berperan dalam mendukung program pembangunan daerah, seperti ketahanan pangan, pelestarian budaya, peningkatan ekonomi masyarakat, serta menjaga stabilitas keamanan wilayah. Menurutnya, ormas memiliki jaringan hingga tingkat akar rumput yang sangat penting bagi pemerintah.

Ridwan menegaskan agar seluruh anggota organisasi tidak mudah terprovokasi dan selalu mengutamakan musyawarah dalam setiap perbedaan. Ia menutup dengan harapan agar Raker II Puspawaja mampu menghasilkan program kerja yang lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.