RRI.CO.ID, Sintang — Pemerintah Kabupaten Sintang menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat pada tahun 2026 menyusul adanya pemotongan anggaran yang signifikan. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus, dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Kajian Resiliensi Fiskal dan Pendanaan Alternatif yang digelar di Ruang Rapat Kolaborasi Bappeda Sintang, Selasa 28 April 2026.

Kartiyus mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran tersebut mencapai kurang lebih Rp388 miliar. Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap berbagai sektor pembangunan di daerah.

“Kabupaten Sintang mengalami pemotongan anggaran yang cukup signifikan, yakni sebesar kurang lebih 388 miliar rupiah pada tahun 2026. Kondisi ini tentu berdampak langsung pada berbagai sektor pembangunan dan memaksa kita untuk berpikir lebih adaptif, cermat, dan strategis dalam mengelola sumber daya yang terbatas,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa dalam situasi seperti ini, pemerintah daerah tidak lagi bisa menggunakan pendekatan business as usual (BAU) atau pendekatan lama dalam pengelolaan anggaran. Diperlukan langkah-langkah inovatif dan strategi yang lebih efektif untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

“Dalam konteks tersebut, saya ingin menegaskan bahwa pendekatan business as usual tidak lagi memadai. Kita perlu memperkuat ketahanan fiskal daerah melalui dua hal utama: pertama, memastikan belanja daerah semakin tepat sasaran, efisien, dan selaras dengan prioritas pembangunan lestari; kedua, membuka dan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan alternatif di luar APBD,” jelasnya.

Melalui FGD ini, diharapkan dapat dirumuskan berbagai rekomendasi strategis guna memperkuat resiliensi fiskal daerah serta menggali potensi sumber pendanaan alternatif yang dapat mendukung pembangunan di Kabupaten Sintang ke depan. (din)

Sumber: prokopim sintang