RRI.CO.ID, Sintang – Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartiyus mengikuti Focus Group Discussion (FGD) tentang Kajian Resiliensi Fiskal Dan Pendanaan Alternatif di Ruang Rapat Kolaborasi Bappeda Sintang, Selasa, 28 April 2026.

Hadir pada FGD tersebut perwakilan 11 OPD Pemkab Sintang, Rudy Andreas anggota Badan Anggaran DPRD Sintang, dan NGO Pattiro.

Kartiyus mengatakan Kabupaten Sintang menghadapi situasi fiskal yang tidak ringan. Kabupaten Sintang mengalami pemotongan anggaran yang cukup signifikan, yakni sebesar kurang lebih 388 miliar rupiah pada tahun 2026. Kondisi ini tentu berdampak langsung pada berbagai sektor pembangunan.

“Dalam konteks tersebut, saya ingin menegaskan bahwa pendekatan “business as usual” tidak lagi memadai. Kita perlu memperkuat ketahanan fiskal daerah melalui dua hal utama yakni, memastikan belanja daerah semakin tepat sasaran, efisien, dan selaras dengan prioritas pembangunan lestari, kemudian membuka dan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan alternatif di luar APBD,” kata Kartiyus.

Kartiyus mengapresiasi bahwa selama ini Kabupaten Sintang telah mulai membangun kolaborasi melalui berbagai inisiatif, seperti CSR Award dan Mitra Pembangunan Award. Ini adalah modal penting. Namun ke depan, kolaborasi tersebut perlu kita dorong lebih sistematis, terarah, dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

“untuk itu, saya minta agar OPD memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan mendasar masyarakat dan mendukung agenda pembangunan lestari. hindari fragmentasi kegiatan yang kurang berdampak. Bangun tata kelola yang lebih transparan, berbasis data, dan terukur, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan dari sisi manfaat,” Ucap Kartiyus

Dikatakan Identifikasi peluang pembiayaan dari sektor swasta, filantropi, kemitraan pembangunan, maupun skema inovatif lainnya, dan pastikan ada mekanisme kelembagaan yang mampu mengelolanya. Sinergi menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan pembangunan. (ril/Sta)