RRI.CO.ID, Sintang – Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny meminta seluruh camat, lurah, dan kepala desa di Kabupaten Sintang untuk segera mengumpulkan data warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Data tersebut diminta harus valid, akurat, dan bersumber langsung dari pemerintah desa.

Ronny menegaskan, Pemerintah Kabupaten Sintang membutuhkan data riil kondisi masyarakat miskin di lapangan, bukan hanya bersandar pada data statistik yang sudah ada. Menurutnya, meskipun data kemiskinan dapat diakses dari Badan Pusat Statistik (BPS), Pemkab Sintang tetap memerlukan pendataan langsung dari desa.

"Sebenarnya ini surat dari 2025. Pak Bupati dan saya ingin data masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan yang benar-benar real dan di data oleh desa. Sebenarnya kalau aku mau download pun, data di BPS ada, sekitar 7 sampai 8 persen masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Sintang,” ujar Ronny, Selasa, 3 Februari 2026. 

Lebih lanjut, Ronny menjelaskan pendataan tersebut tidak hanya mencakup jumlah warga miskin, tetapi juga faktor-faktor penyebab mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Faktor tersebut antara lain kondisi disabilitas yang menghambat kemampuan bekerja, penyakit berat atau permanen yang menyebabkan seseorang tidak mampu beraktivitas secara produktif.

"Yang Pemda Sintang mau dapat itu, masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan adalah penyandang disabilitas sehingga tidak bisa bekerja dan menghasilkan uang, karena pernah sakit atau mengalami sakit permanen seperti TBC, pasca stroke, hipertensi kuat, kemudian gula yang tinggi sehingga mengakibatkan masyarakat ini tidak bisa bekerja,” kata Ronny. 

Selain faktor kesehatan, rendahnya sumber daya manusia juga menjadi salah satu penyebab kondisi ekonomi masyarakat berada di bawah garis kemiskinan. 

“Penyebab lainnya, SDM yang rendah yang mengakibatkan ekonomi masyarakat di bawah garis kemiskinan, kemudian status janda atau duda, namun anaknya banyak sehingga penghasilan yang ada tidak cukup menghidupi kebutuhan keluarga," ujarnya.

Ronny menambahkan, data tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyalurkan berbagai bantuan sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), maupun bantuan lain yang anggarannya disiapkan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Sintang. Ia juga meminta pemerintah desa untuk mempertahankan dan memperbarui data penerima bantuan yang sudah ada. 

“Kalau yang udah dapat bantuan pertahankan desanya, karena masih kita temukan beberapa titik, ada masyarakat di desa yang belum mendapatkan bantuan sama sekali. Kita sebagai penyelenggara pemerintah wajib untuk dapat data ini, nanti kita prioritaskan untuk mendapatkan bantuan,” tuturnya.

Ronny berharap para camat tidak menunda proses pendataan tersebut dan meminta agar seluruh desa dapat mengumpulkan data warga yang hidup di bawah garis kemiskinan paling lambat pada bulan Maret atau April 2026, sehingga pemerintah daerah dapat segera menggelar rapat lanjutan untuk merumuskan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan. (Sta)