DKBP3A Sintang Kumpulkan Operator Setiap OPD Kebut Pengisian Indikator KLA

RRI.CO.ID, Sintang – Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang melalui Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Sintang mengumpulkan para operator dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan penginputan indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagai langkah percepatan pengisian data KLA pada Rabu, 15 April 2026. Kegiatan ini dilakukan karena pengisian data KLA Kabupaten Sintang dinilai masih rendah dibanding daerah lain di Kalimantan Barat.

Kepala DKBP3A Kabupaten Sintang, Edy Harmaini, mengatakan batas akhir penginputan indikator KLA ditetapkan hingga 30 April 2026. Ia menegaskan, saat ini Kabupaten Sintang masih sangat kurang dalam penginputan data KLA di Kalimantan Barat, sehingga diperlukan kerja keras bersama untuk mengejar ketertinggalan.

Edy menyampaikan, Kabupaten Layak Anak merupakan program penilaian tahunan dari kementerian yang menilai sejauh mana pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan mampu menciptakan lingkungan yang ramah anak. “Kabupaten Layak Anak ini setiap tahun dinilai oleh kementerian. Penilaiannya terkait bagaimana penyelenggaraan pemerintah daerah bersama stakeholder mampu menjadikan daerah ini benar-benar ramah anak,” ujarnya.

BACA JUGA: Cegah Diklaim Daerah Lain, Pemkab Sintang Kawal HAKI Kain Pantang

Ia juga menjelaskan, konsep ramah anak harus tercermin dalam berbagai aktivitas di daerah, mulai dari program OPD hingga fasilitas publik seperti taman bermain, kegiatan olahraga, dan sanggar kesenian. “Setiap ritme aktivitas, baik program OPD, taman bermain, maupun kegiatan olahraga dan kesenian harus ramah anak. Karena anak ini adalah generasi penerus yang harus kita persiapkan sejak awal untuk menuju generasi emas,” jelasnya.

Saat ini, status Kabupaten Layak Anak Sintang berada pada kategori Madya dan ditargetkan meningkat menjadi Nindya. Untuk mencapai kategori tersebut, skor penilaian harus mencapai kisaran 700. “Skor kita tahun kemarin sekitar 500. Kalau ingin naik ke Nindya, skornya harus 700. Karena itu semua operator OPD perlu menginput kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak yang sudah dilaksanakan di masing-masing OPD,” kata Edy.

Ia menambahkan, seluruh kegiatan yang mendukung lingkungan ramah anak perlu dimasukkan dalam sistem penilaian KLA, termasuk kegiatan forum olahraga, sanggar kesenian, hingga program-program OPD yang berkaitan dengan kepentingan anak. “Setiap kegiatan itu ada skornya. Jadi kita harus memastikan apa saja yang sudah kita lakukan benar-benar diinput agar nilainya bisa terlihat,” tambahnya.

Untuk mempercepat penginputan data, DKBP3A akan melakukan pendampingan bagi OPD yang masih mengalami kesulitan. “Mulai hari Senin kita akan lakukan semacam mini coaching atau asistensi kepada OPD yang masih kesulitan. Jadi setiap OPD kita jadwalkan datang ke dinas untuk melakukan input data dan nanti akan kita bimbing,” ungkapnya.

Sementara itu, Plh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPAH) DP3AKB Provinsi Kalimantan Barat, Yuliana, menyampaikan bahwa Kabupaten Sintang sebenarnya sudah memiliki capaian yang baik karena sebelumnya sudah pernah meraih kategori Madya. Pada 2026 ini, pihak provinsi melakukan pendampingan langsung kepada kabupaten dan kota dalam proses pengisian indikator KLA.

BACA JUGA: Pemda Sintang Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi

“Kabupaten Sintang sebenarnya sudah punya nama karena tahun 2025 posisinya sudah Madya. Tahun ini kami mendampingi pengisian KLA sampai ke kabupaten dan kota untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pendampingan di beberapa daerah, kendala utama yang ditemukan adalah masih adanya OPD yang kebingungan dalam menginput data, meskipun kegiatan terkait KLA sebenarnya sudah dilaksanakan. “Setelah kami turun ke lapangan, ternyata kendalanya banyak yang masih bingung menginput data yang diperlukan untuk penilaian KLA, padahal kegiatan yang berkaitan dengan KLA itu sebenarnya sudah dilakukan oleh OPD,” jelas Yuliana.

Ia berharap Kabupaten Sintang setidaknya dapat mempertahankan status Madya pada penilaian tahun ini. “Minimal status Kabupaten Sintang ini bisa bertahan di Madya. InsyaAllah kami akan mendampingi sampai nilai terakhir dan akan kami kirim ke kementerian,” katanya.

Yuliana juga menekankan pentingnya dukungan dari Bappeda, khususnya dalam hal penganggaran, karena pelaksanaan program KLA tidak dapat dipisahkan dari dukungan anggaran yang memadai.

Dalam pelaksanan penginputan, para operator mengungkapkan sejumlah kendala, terutama dalam melengkapi bukti dukung kegiatan. Hal ini terjadi karena banyak kegiatan sebelumnya tidak disiapkan untuk kebutuhan pelaporan, terutama kegiatan yang tidak berbasis anggaran atau anggarannya tidak tertulis untuk program KLA.

Edy Harmaini berharap seluruh pihak dapat mempercepat penyelesaian penginputan. Ia menegaskan bahwa upaya ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya DKBP3A, mengingat hasilnya akan dipresentasikan oleh pimpinan daerah di tingkat kementerian. “Ini pekerjaan kita bersama. Jangan sampai pemimpin kita malu saat mempresentasikan hasilnya di kementerian,” ujarnya. (dby)