Bupati Gus Irawan Tegaskan PKK Harus Adaptif, Tertib Data dan Berorientasi pada Dam

RRI.CO.ID, Tapsel– Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu menegaskan bahwa kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) harus terus meningkatkan kapasitas, adaptif terhadap perubahan, serta membangun budaya kerja yang tertib administrasi, berbasis data dan berorientasi pada hasil.

Menurut Bupati, penguatan kapasitas kader merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda karena dinamika pembangunan dan tuntutan pelayanan kepada masyarakat terus berkembang. PKK, kata dia, memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan keluarga sebagai basis utama pembangunan.

Hal itu disampaikan Gus Irawan saat membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader PKK Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026 di Aula Sarasi Lantai III Kantor Bupati Tapanuli Selatan, Sipirok, Selasa, 15 September 2026.

Pelatihan yang berlangsung selama dua hari, 15–16 September 2026, tersebut diikuti 85 peserta pada hari pertama. Peserta terdiri atas pengurus TP PKK Kabupaten, ketua dan sekretaris TP PKK kecamatan, serta ketua dan sekretaris TP PKK desa yang menjadi lokasi Desa Binaan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2027.

Mengawali arahannya, Gus Irawan mengatakan perubahan berlangsung semakin cepat sehingga setiap kader dituntut untuk tidak berhenti belajar.

“Perubahan dari waktu ke waktu semakin cepat. Karena itu tidak ada waktu bagi kita untuk tidak belajar. Kita harus terus meningkatkan kapasitas,” tegasnya.

Ia menjelaskan, peningkatan kapasitas bukan semata-mata mengenai kemampuan teknis, tetapi juga menyangkut kemauan untuk terus berkembang, memperbaiki cara kerja dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat.

Karena itu, Bupati berharap pelatihan tidak berhenti pada bertambahnya pengetahuan peserta. Setiap materi yang diperoleh harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas PKK di tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan.

Gus Irawan menilai PKK mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pembangunan pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, sementara keluarga merupakan fondasi utama untuk mencapai tujuan tersebut.

“PKK itu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Tujuan kita berbangsa dan bernegara pun pada ujungnya adalah kesejahteraan. Ini tugas mulia. PKK menjadi supporting bagi pemerintah,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya peran kader di tingkat desa dan kecamatan karena mereka merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Berbagai kebijakan dan program pemerintah maupun TP PKK Kabupaten harus mampu diterjemahkan menjadi kegiatan nyata yang menjawab kebutuhan keluarga.

“Keberadaan PKK desa dan kecamatan menjadi sangat penting. Garda terdepan pencapaian tujuan pembangunan adalah kesejahteraan keluarga,” katanya.

Dalam konteks tersebut, Bupati meminta kader tidak hanya berorientasi pada terlaksananya kegiatan, tetapi juga harus mampu melihat apakah kegiatan tersebut menghasilkan perubahan dan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Pada kesempatan itu, Gus Irawan juga mengangkat keberhasilan Kabupaten Tapanuli Selatan melalui program Seribu Kolam, khususnya penguatan kearifan lokal Lubuk Larangan, yang berhasil meraih Juara I nasional I-SIM SDGs Award 2025.

Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa program pembangunan yang digali dari potensi lokal, dikerjakan secara serius dan diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dapat menghasilkan manfaat sekaligus prestasi.

“Program Seribu Kolam itu bukan untuk juara-juaraan. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi ternyata ketika kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, prestasi itu mengikuti,” jelasnya.

Ia menyebut keberhasilan tersebut kemudian turut membuka peluang penguatan Desa Binaan melalui dukungan non-APBN. Tahun ini, tersedia alokasi sekitar Rp900 juta untuk mendukung pengembangan desa binaan, dengan dukungan yang direncanakan berlangsung selama tiga tahun.

Pengalaman tersebut, lanjutnya, harus menjadi motivasi bagi jajaran PKK untuk menciptakan program yang bukan sekadar memenuhi agenda kegiatan, tetapi mempunyai indikator keberhasilan dan dampak yang jelas.

Salah satu perhatian utama Bupati dalam pelatihan tersebut adalah penguatan administrasi, data dan pelaporan.

Gus Irawan mengingatkan bahwa pekerjaan yang telah dilaksanakan di lapangan tidak akan memberikan nilai maksimal dalam evaluasi apabila tidak didukung dokumentasi dan pelaporan yang baik.

Ia mencontohkan pengalaman pemerintah daerah ketika suatu program sebenarnya sudah dilaksanakan, tetapi karena terlambat dilaporkan, capaian tersebut tidak tercatat secara maksimal dalam sistem penilaian.

“Banyak hal yang sebenarnya sudah kita lakukan, tetapi tidak dilaporkan. Ini yang harus kita ubah,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta kader PKK membangun kebiasaan mencatat setiap kegiatan secara sistematis dan melaporkannya tepat waktu sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kalau kita bekerja sebagai ladang ibadah, tanggung jawabnya harus penuh,” katanya.

Bupati berharap seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh sehingga kemampuan dalam administrasi, pengelolaan data dan pelaporan semakin baik dan pada akhirnya memperkuat tata kelola gerakan PKK di seluruh wilayah Tapanuli Selatan.

Ketua TP PKK Kabupaten Tapanuli Selatan Ny. Murni Gus Irawan Pasaribu mengatakan pelatihan tersebut bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan momentum untuk membenahi dan memperkuat tata kelola gerakan PKK agar semakin profesional dan berorientasi pada hasil.

Ia mengakui masih terdapat kegiatan yang telah dilaksanakan kader di lapangan, namun belum didukung pelaporan tepat waktu sehingga berpotensi memengaruhi hasil evaluasi.

“Yang kita lakukan sebenarnya sudah real dan benar-benar dilaksanakan, tetapi pelaporannya terlambat. Ini menjadi pengalaman bagi kita semua,” ujarnya.

Murni meminta seluruh kader tidak menunda pelaporan hingga mendekati batas waktu. Pelaporan yang dilakukan secara tepat waktu akan memudahkan TP PKK Kabupaten melakukan verifikasi sekaligus menyampaikan laporan secara berjenjang.

“Mulai tahun ini, mari kita bekerja dari awal sesuai dengan semestinya,” ajaknya.

Ia menegaskan, administrasi dan data bukan sekadar kelengkapan organisasi, tetapi menjadi instrumen penting untuk mengetahui kondisi masyarakat, mengukur keberhasilan program dan menentukan langkah perbaikan.

“Data bukan sekadar angka, administrasi bukan sekadar buku, dan pelaporan bukan sekadar kewajiban,” tegasnya.

Menurut Murni, data yang akurat akan membantu PKK dan pemerintah memahami kondisi masyarakat secara lebih tepat. Administrasi yang tertib menunjukkan organisasi berjalan dengan baik, sedangkan pelaporan yang benar menjadi dasar untuk mengevaluasi capaian dan menyusun kebijakan maupun program berikutnya.

“Apa yang kita kerjakan harus tercatat. Apa yang tercatat harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan apa yang kita laporkan harus benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan,” katanya.

Murni juga meminta peserta yang mengikuti pelatihan agar tidak menyimpan pengetahuan yang diperoleh hanya untuk diri sendiri. Setelah kembali ke kecamatan dan desa masing-masing, peserta diharapkan meneruskan pengetahuan tersebut kepada kader lainnya.

Dengan demikian, manfaat pelatihan dapat menyebar dan meningkatkan kapasitas seluruh jajaran PKK.

Ia juga mengingatkan agar hasil Rakernas X PKK Tahun 2025 tidak berhenti sebagai dokumen organisasi, tetapi diterjemahkan menjadi program nyata di daerah melalui pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

“Kita jangan hanya berorientasi pada kegiatan. Mari bergerak menuju PKK yang berorientasi pada hasil dan dampak,” tegasnya.

Untuk mendukung tujuan tersebut, pelatihan menghadirkan narasumber dari unsur TP PKK Provinsi Sumatera Utara, yakni Budi Prayogi, Cendana dan Ruhyat.

Sejumlah materi diberikan kepada peserta, antara lain rencana induk gerakan PKK, strategi gerakan PKK, petunjuk teknis tata kelola kelembagaan PKK, pengelolaan administrasi dan data PKK, strategi pelaksanaan program, serta penggunaan aplikasi pelaporan dan data PKK.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Bidang II TP PKK Tapanuli Selatan Ny. Ira Sofyan Adil Siregar, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Selatan, jajaran pengurus TP PKK Kabupaten, ketua dan sekretaris TP PKK kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Selatan, serta pengurus TP PKK desa yang menjadi lokasi Desa Binaan Tahun 2027.

Adapun desa yang menjadi peserta Desa Binaan Tahun 2027 meliputi Desa Pargarutan Tonga Kecamatan Angkola Timur, Desa Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola, Desa Muara Purba Nauli Kecamatan Angkola Muara Tais, Desa Padang Lancat Sisoma Kecamatan Batang Toru, dan Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse.