Bupati Tapsel Terima Satgas PRR, Perkuat Percepatan Pemulihan Pascabencana

RRI.CO.ID, Tapsel – Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu menerima kunjungan Tim Supervisi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam (Satgas PRR) Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di Kantor Bupati Tapanuli Selatan, Sipirok, Kamis, 1 Oktober 2026.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat koordinasi percepatan pemulihan pascabencana di Kabupaten Tapanuli Selatan. Rapat membahas sejumlah indikator pemulihan pemerintahan dan kemasyarakatan, progres pembangunan sarana dan prasarana, penanganan masyarakat terdampak, hingga sinkronisasi data dan program antara pemerintah daerah, Satgas PRR, kementerian/lembaga, dan pihak terkait.

Bupati Gus Irawan dalam pertemuan itu menekankan pentingnya kesamaan data, komunikasi yang intensif, serta koordinasi lintas kewenangan agar berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dialokasikan pemerintah dapat benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

Menurutnya, kondisi riil di lapangan harus menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan penanganan. Karena itu, setiap perkembangan, kendala, maupun kebutuhan tambahan perlu disampaikan secara terbuka dan didukung dengan data serta dokumentasi yang dapat dipantau bersama.

“Yang penting adalah fakta riil di lapangan. Data harus sama dan detail, sehingga kita bisa mengetahui apa yang sudah dikerjakan, apa yang masih kurang, serta apa yang harus kita kejar bersama,” ujar Bupati.

Bupati juga menyoroti perlunya sinkronisasi program antar Kementerian dan lembaga, terutama ketika terdapat pekerjaan yang berada pada lokasi dan kawasan yang sama namun menjadi kewenangan berbeda. Menurutnya, koordinasi tersebut penting agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan maupun kesenjangan penanganan di lapangan.

Selain pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak, pembahasan juga mencakup fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, pasar, jalan dan jembatan, normalisasi sungai, persawahan, serta pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat.

Bupati menyampaikan bahwa pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga harus memastikan masyarakat dapat kembali menjalankan kehidupan dan aktivitas ekonominya secara berkelanjutan.

“Pemulihan ini harus menyentuh masyarakat. Banyak masyarakat kita yang kehilangan mata pencaharian, termasuk lahan pertanian. Karena itu, pembangunan fisik harus berjalan seiring dengan pemulihan ekonomi masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan juga menyampaikan sejumlah persoalan yang masih membutuhkan dukungan dan penanganan bersama, termasuk kerusakan infrastruktur dengan kondisi medan yang cukup berat, lahan untuk pembangunan fasilitas umum, serta penanganan areal persawahan yang terdampak bencana.

Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan H. Sofyan Adil Siregar dalam paparannya turut menjelaskan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi di sejumlah sektor. Ia menyampaikan bahwa sebagian pekerjaan telah selesai, sementara beberapa lainnya masih dalam proses pengajuan, pembangunan, maupun menunggu penyelesaian aspek administrasi dan lahan.

Untuk sektor hunian, pemerintah daerah terus mengawal pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak, termasuk penanganan rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Pemkab Tapsel juga terus berkoordinasi untuk pemenuhan fasilitas umum dan fasilitas sosial di kawasan hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap).

Sementara itu, Tim Supervisi Satgas PRR memaparkan hasil monitoring terhadap sejumlah indikator pemulihan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Monitoring tersebut mencakup 13 indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Tim Satgas PRR menjelaskan bahwa indikator yang telah berada pada kategori hijau bukan berarti penanganannya dihentikan. Sebaliknya, setiap pekerjaan yang masih memiliki progres dan kebutuhan lanjutan tetap menjadi perhatian serta akan terus dimonitor.

Tim juga mencatat sejumlah indikator yang masih berada dalam kategori kuning, antara lain pada aspek pemerintahan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, pasar, serta beberapa pekerjaan infrastruktur dan normalisasi.

Kepala Koordinator Wilayah Sumatera Utara Satgas PRR, Brigjen Fadjar Tjahjono, melalui tim supervisi yang dipimpin bersama unsur Satgas PRR, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga dalam memastikan pekerjaan pascabencana berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Tim supervisi yang bertugas di Sumatera Utara pada 28 September hingga 2 Oktober 2026 tersebut terdiri atas Brigjen Fadjar Tjahjono, Kolonel Inf Tamimi Hendra Kesuma, Kapten Inf Deby Gustian, Sertu Aulia Dwi Nugroho, dan Serda Muhammad Rafii Naadir.

Dalam pemaparannya, tim juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan sejumlah pekerjaan melalui kementerian/lembaga. Pemerintah daerah diharapkan turut mengawasi pelaksanaannya agar pembangunan yang dilakukan memenuhi aspek kualitas dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

“Dengan pemerintah daerah yang berada langsung di lapangan, pengawasan menjadi sangat penting. Jika pekerjaan dilaksanakan dengan baik dan berkualitas, tentu usia manfaatnya juga akan lebih panjang bagi masyarakat,” demikian disampaikan dalam pertemuan tersebut.

Usai rapat koordinasi, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke kawasan Huntara dan Huntap Aek Latong. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi serta perkembangan pembangunan dan memastikan berbagai kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani sesuai kondisi riil di lapangan.

Bupati Gus Irawan bersama jajaran Pemkab Tapsel dan Tim Satgas PRR melihat langsung kondisi kawasan hunian serta berbagai fasilitas pendukung yang menjadi bagian dari proses pemulihan masyarakat pascabencana.

Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan akan terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan Satgas PRR, pemerintah provinsi, serta kementerian/lembaga agar berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan efektif.

“Komunikasi harus terus kita bangun. Kita ingin seluruh program percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Tapanuli Selatan,” pungkasnya.

Turut hadir Wakil Bupati Tapanuli Selatan H. Jafar Syahbuddin Ritonga, Anggota DPRD Tapsel Irmansyah Siregar, Sekretaris Daerah H. Sofyan Adil Siregar, para Asisten, serta sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.