Komisi VII DPR RI Kunker Pengawasan Penyaluran KUR di Taput

  • 03 Sep 2026 12:06 WIB
  •  Sibolga

RRI.CO.ID, Tapanuli Utara - Tim kunjungan kerja spesifik dari Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tapanuli Utara, pada Kamis 3 September 2026. Kunker tersebut digelar dalam agenda pengawasan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), kepada masyarakat penerima manfaat.

Terlihat di lokasi yang dilaksanakan di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, tim kunker yang hadir diantaranya:

  1. Ketua Tim : Saleh Partaonan Daulay / Fraksi PAN
  2. Wakil Ketua Tim : Lamhot Sinaga / Fraksi Golkar
  3. Anggota : Bane Raja Manalu / Frasi PDIP
  4. Anggota : Novita Hardini / Fraksi PDIP
  5. Anggota : T. Zulkarnaini Ampon Bang / Fraksi Golkar
  6. Anggota : Andhika Satya / Fraksi Golkar
  7. Anggota : Bambang Haryo / Fraksi Gerindra
  8. Anggota : Jamal Mirdad / Fraksi Gerindra
  9. Anggota : Arjuna Sakir / Fraksi Nasdem
  10. Anggota : Kaisar Abu Hanifah / Fraksi PKB
  11. Anggota : Izzuddin Al Qassam / Fraksi PKS
  12. Anggota : Rusda Mahmud / Fraksi PD

Selain itu, dalam sidang pertama tersebut juga dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Forkopimda Taput dan Dirut beserta jajaran Bank SUMUT, Perwakilan Pemerintah Provinsi Sumut serta masyarakat penerima Manfaat.

Dalam paparannya, Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menyebutkan daerah yang dipimpinnya tersebut memiliki banyak potensi pengembangan daerah dalam bidang pertanian. Sehingga dirinya berharap, pertemuan itu dapat memberikan peluang bagi masyarakat khususnya petani untuk mendapatkan tambahan bantuan modal untuk mengikuti program hilirisasi pertanian di daerah ini.

"Rata - rata masyarakat di daerah Tapanuli Utara ini merupakan petani, mulai dari kopi, jagung dan jenis - jenis hasil pertanian lainnya. Saya yakin dengan bantuan teknologi saat ini ditambah dengan program hilirisasi dan KUR dapat membantu perkembangan hasil pertanian masyarakat disini, yang tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Kunker DPR RI Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay mengatakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian nasional karena berperan dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pengembangan ekonomi daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan UMKM juga memiliki keterkaitan erat dengan sektor industri kecil dan menengah, ekonomi kreatif, perdagangan, serta berbagai kegiatan ekonomi produktif berbasis potensi lokal.

" Program KUR diharapkan tidak hanya meningkatkan akses pembiayaan, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kapasitas

usaha, produktivitas, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan kelas usaha penerima manfaat. Oleh karena itu, efektivitas KUR perlu dilihat tidak semata-mata berdasarkan besarnya nilai penyaluran kredit, tetapi juga berdasarkan ketepatan sasaran, pemerataan penerima manfaat, kualitas pendampingan, keberlanjutan usaha, dan dampaknya terhadap

perekonomian masyarakat," harapnya.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....