RRI.CO.ID, Padangsidimpuan - Wali Kota Padangsidimpuan Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes menyambut kunjungan reses Anggota DPR RI sekaligus Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Dasopang. Kegiatan berlangsung di Aula Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara membahas muzakarah keuangan haji bersama masyarakat, Senin, 3 Agustus 2026.

Pertemuan tersebut menjadi wadah memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana haji sekaligus menyerap berbagai aspirasi masyarakat secara langsung. Turut hadir Kepala Kantor Kementerian Agama Padangsidimpuan, Camat Padangsidimpuan Tenggara, Pimpinan Bank Muamalat, serta Ketua DPC PKB Padangsidimpuan.

"Kami menyambut baik kunjungan reses ini sebagai momentum memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dana haji yang transparan dan akuntabel," ujar Wali Kota Padangsidimpuan Dr. H. Letnan Dalimunthe. Ia berharap forum tersebut memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi calon jamaah haji serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah.

Dialog berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dan masukan dari masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara mengenai pengelolaan dana haji nasional. Seluruh aspirasi yang disampaikan peserta akan menjadi bahan pembahasan dan tindak lanjut pada tingkat nasional melalui DPR RI.

"Seluruh aspirasi yang kami terima dari masyarakat akan menjadi bahan perjuangan di DPR RI untuk penyempurnaan kebijakan," tegas Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang. Menurutnya, pengelolaan keuangan haji harus dilaksanakan secara profesional, terbuka, penuh tanggung jawab, dan berpihak kepada kepentingan jamaah.

"Dana haji merupakan amanah umat yang wajib dikelola secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat optimal bagi jamaah," kata Marwan Dasopang. Ia menegaskan Komisi VIII DPR RI berkomitmen terus mengawal tata kelola keuangan haji agar semakin dipercaya masyarakat Indonesia.

Kegiatan reses diharapkan semakin memperkuat pemahaman masyarakat mengenai tata kelola keuangan haji yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sinergi pemerintah daerah, DPR RI, dan masyarakat dinilai menjadi kunci mewujudkan pengelolaan dana haji yang semakin berkualitas.