RRI.CO.ID, Toba - Kapolres Toba AKBP V.J. Parapaga menghadiri penandatanganan Memorandum of Understanding bersama Kajari Toba Muslih mengenai komitmen penegakan hukum berintegritas. Kegiatan berlangsung di Markas Polda Sumatera Utara sebagai upaya memperkuat sinergi penyidik dan penuntut umum, Rabu, 29 Juli 2026.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut menjadi langkah mempererat koordinasi antara Polri dan Kejaksaan dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang objektif, profesional, dan bebas dari praktik transaksional. Kesepakatan ini diharapkan meningkatkan kualitas penanganan perkara sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

"Penegakan hukum tidak hanya harus memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, hak asasi manusia, serta bebas dari praktik transaksional," ujar Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto. Ia menegaskan integritas menjadi fondasi utama dalam setiap proses penegakan hukum.

Kapolda menekankan setiap aparat penegak hukum harus bekerja tanpa kepentingan pribadi dan menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan tugas. "Ketika hukum ditegakkan tanpa kepentingan pribadi dan tetap menghormati hak asasi manusia, kepercayaan masyarakat kepada negara akan semakin kuat," katanya.

Kapolres Toba bersama Kajari Toba menyatakan komitmennya mendukung pelaksanaan nota kesepahaman tersebut dalam penanganan perkara di wilayah hukum Kabupaten Toba. "Sinergi antara penyidik dan penuntut umum akan terus diperkuat demi menghadirkan penegakan hukum yang objektif, profesional, dan berkeadilan," tegasnya.

Melalui kerja sama yang semakin erat, proses penanganan perkara diharapkan berlangsung lebih cepat, tepat, dan berkualitas sesuai ketentuan hukum. Kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum yang mendukung iklim investasi, pembangunan, serta keamanan di Sumatera Utara.

Polres Toba menegaskan loyalitas aparat penegak hukum harus diwujudkan melalui keberanian berpihak pada kebenaran dan menjaga kehormatan institusi. Komitmen tersebut menjadi landasan membangun sistem peradilan pidana yang transparan, akuntabel, dan dipercaya oleh masyarakat.