RRI.CO.ID, Sibolga - KPPN Sibolga menghadiri Focus Group Discussion (FGD) potensi pembukaan jalur penerbangan bandara Ferdinand Lumban Tobing Pinangsori - Soekarno-Hatta (CGK) diselenggarakan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sibolga di aulanya pada Selasa, 28 Juli 2026. FGD ini menjadi wadah diskusi dan penghimpunan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam mengkaji peluang dibukanya kembali rute penerbangan langsung Pinangsori - Jakarta, sebagai upaya meningkatkan konektivitas wilayah pantai barat Sumatera Utara (Sumut), sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kegiatan itu dihadiri sejumlah pimpinan daerah yaitu dari Sibolga, Padangsidimpuan, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Kemudian, unsur pemerintah daerah, industri maskapai penerbangan, pengelola bandar udara, instansi vertikal, pelaku usaha dan masyarakat.

Hadir pula narasumber dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga, Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Pemerintah Tapanuli Tengah, dan

Pihak PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menjelaskan, pembukaan kembali rute penerbangan perlu didukung tingkat permintaan penumpang yang memadai, agar operasional penerbangan dapat berjalan secara berkelanjutan. Selain membuka peluang peningkatan mobilitas masyarakat, rute tersebut juga diharap mampu mengoptimalkan pengangkutan komoditas unggulan daerah, memperkuat konektivitas bisnis, serta meningkatkan daya saing kawasan pantai barat Sumut.

Otoritas bandara Ferdinand Lumban Tobing Pinangsori menyampaikan kesiapan infrastruktur bandara terus ditingkatkan melalui pengembangan fasilitas sisi udara maupun sisi darat, untuk mendukung operasional penerbangan. Kondisi itu menjadi modal penting dalam mendukung pembukaan rute baru. Sementara, Rita Purnama Sari mewakili KPPN Sibolga juga apresiasi BI Perwakilan Sibolga atas terselenggaranya forum tersebut.

“FGD ini merupakan langkah sangat baik menyatukan perspektif pemangku kepentingan. Konektivitas udara memiliki peran strategis, tidak hanya mendukung aktivitas dunia usaha, tetapi juga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” kata Rita.

“Sebagai instansi vertikal Kementerian Keuangan, KPPN Sibolga mendukung setiap upaya yang mampu memperkuat konektivitas wilayah. Mobilitas lebih cepat akan memberikan manfaat bagi koordinasi antarlembaga, pelaksanaan tugas kedinasan, pelayanan kepada satuan kerja, hingga mendorong pertumbuhan investasi juga ekonomi di kawasan pantai barat Sumut, dan tentu pembukaan rute perlu didukung komitmen dapat terjaga,” tambahnya.