Wali Kota Letnan Dalimunthe Jadikan Kritik DPRD Indikator Rapor Kinerja OPD

RRI.CO.ID, P. Sidimpuan –Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe, menegaskan bahwa seluruh kritik, masukan, dan saran yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD akan dijadikan indikator utama dalam penilaian rapor kinerja perangkat daerah, khususnya bagi para pengelola pendapatan daerah.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Letnan saat membacakan Nota Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 dalam rapat paripurna di Ruang Rapat DPRD Kota Padangsidimpuan, Senin, 6 Juli 2026.

Guna merespons sorotan Dewan terkait realisasi pendapatan, Letnan mengungkapkan bahwa Pemkot Padangsidimpuan saat ini tengah memetakan ulang strategi dengan berfokus pada pembaruan sistem dan validasi data.

“Langkah intensifikasi dan ekstensifikasi ini juga menjadi bagian langsung dari penilaian kinerja perangkat daerah pengelola pendapatan,” ujar Letnan Dalimunthe di hadapan anggota Dewan.

Pemkot akan berfokus pada tiga langkah taktis:

• Digitalisasi sistem pajak untuk transparansi dan efisiensi.

  Baca juga: Sensus Ekonomi Resmi Dicanangkan, Pendataan Dimulai 15 Juni

• Intensifikasi sumber pendapatan yang sudah ada.

• Pemutakhiran data objek pajak secara riil di lapangan.

Ia juga menambahkan bahwa ke depan, tidak ada lagi ruang untuk pengelolaan anggaran yang tidak realistis. Seluruh program kerja wajib berbasis pada kebutuhan mendasar masyarakat serta efektivitas anggaran.

Selain fokus pada pos pendapatan, tata kelola fasilitas publik yang selama ini menjadi sorotan hangat—seperti Pasar Sangkumpal Bonang—akan dibenahi secara bertahap dan humanis agar kembali menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal.

Di sektor infrastruktur dan layanan kesehatan, Letnan memaparkan sejumlah langkah strategis yang sedang berjalan:

• Irigasi Batunadua: Pemkot sedang mempercepat koordinasi dengan Pemprov Sumut untuk perbaikan fasilitas irigasi.

• Penanganan Sampah: Menyiapkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) untuk tahun 2027 bersama pemerintah pusat.

• Pelayanan RSUD: Melakukan pembenahan disiplin pegawai serta penambahan dokter spesialis demi mendongkrak kualitas pelayanan publik ke tingkat maksimal.