RRI.CO.ID, Taput - Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat membahas usulan dana rehabilitasi dan rekonstruksi Tahun Anggaran 2027 bersama BNPB di Jakarta. Pertemuan berlangsung bersama Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Brigjen TNI Arif Hidayat, Senin, 29 Juni 2026.

Koordinasi tersebut menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mempercepat penanganan pascabencana melalui dukungan pemerintah pusat. Selain membahas pendanaan, pertemuan juga membicarakan pembangunan 97 unit hunian tetap bagi warga terdampak.

"Kami berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pemulihan pascabencana melalui pengalokasian dana rehabilitasi dan rekonstruksi," kata Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan BNPB sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

BNPB meminta Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara segera melengkapi e-proposal beserta dokumen pendukung sebagai dasar verifikasi lapangan. "Seluruh persyaratan administrasi akan kami penuhi agar usulan anggaran dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku," ujarnya.

Bupati juga menegaskan perangkat daerah terkait harus bergerak cepat menyiapkan seluruh kebutuhan teknis pembangunan hunian tetap. "Validasi data kepemilikan lahan dan penyusunan perencanaan teknis menjadi prioritas agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran," katanya.

Dalam arahannya, BNPB menegaskan spesifikasi teknis rumah contoh wajib menggunakan desain dari inventor yang memiliki lisensi resmi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas bangunan memenuhi standar keselamatan dan ketahanan terhadap bencana.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara optimistis koordinasi yang intensif dengan BNPB akan mempercepat proses pemulihan wilayah terdampak bencana. Upaya tersebut diharapkan memberikan kepastian tempat tinggal yang layak sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan.