RRI.CO.ID, Taput - Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat mengatakan pemerintah daerah mempercepat pembangunan 97 unit hunian tetap bagi korban bencana. Pembahasan dilakukan bersama Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Brigjen TNI Arif Hidayat di Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.

Pertemuan koordinasi tersebut membahas tindak lanjut pengalihan status hunian sementara menjadi pembangunan hunian tetap bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat. Selain itu, kedua pihak juga membahas rencana pengajuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Tahun Anggaran 2027.

"Kami berkomitmen mempercepat seluruh tahapan agar pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak dapat segera direalisasikan," kata Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat. Ia menegaskan percepatan penanganan pascabencana menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Dalam pertemuan itu, BNPB meminta pemerintah daerah segera menyampaikan e-proposal sebagai syarat proses verifikasi lapangan dan pengusulan anggaran. "Kami akan segera menindaklanjuti seluruh persyaratan yang diminta agar proses penganggaran berjalan sesuai ketentuan," ujarnya.

Bupati juga menginstruksikan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Lingkungan Hidup bersama BPBD Kabupaten Tapanuli Utara mempercepat validasi data. "Seluruh perangkat daerah harus bersinergi memastikan data kepemilikan, kesiapan lahan, dan perencanaan teknis tersusun secara akurat serta akuntabel," katanya.

BNPB turut menegaskan spesifikasi teknis pembangunan rumah contoh harus mengacu pada inventor yang memiliki lisensi resmi. Ketentuan tersebut menjadi bagian penting untuk menjamin kualitas bangunan yang akan dibangun bagi masyarakat terdampak bencana.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap seluruh proses administrasi dan teknis dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Dengan demikian, pembangunan hunian tetap serta dukungan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera direalisasikan demi mempercepat pemulihan masyarakat pascabencana.