RRI.CO.ID, Sibolga – Pemerintah Kota (Pemkot) Sibolga mengikuti rapat koordinasi (rakor) secara virtual di ruangan Command Center, kantor Wali Kota pada Senin, 29 Juni 2026. Rakor membahas soal Pengendalian Inflasi Tahun 2026 sekaligus sosialisasi kesiapsiagaan menghadapi dampak fenomena El-Nino.

Rakor diikuti Sekdakot Sibolga Herman Suwito mewakili Wali Kota Akhmad Syukri Nazry Penarik, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Josua Hutapea, Plt Kepala Bagian Kesra Lely Erliani Batubara, dan Plt Kepala Bagian Hukum Sriayu Aritha Panggabean. Rakor dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian didampingi Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya kewaspadaan seluruh pemerintah daerah terhadap potensi dampak fenomena El-Nino. Menurutnya, kondisi cuaca lebih panas dengan curah hujan yang minim berpotensi menyebabkan kekurangan air, memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mengganggu sektor pertanian dan perkebunan, menurunkan produksi pangan, serta berdampak pada meningkatnya risiko inflasi.

“Menurunnya debit air di bendungan juga dapat memengaruhi produksi energi apabila tidak diantisipasi sejak dini. Rakor ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dan potensi bencana kekeringan akibat fenomena El-Nino,” kata Tito.

“Pembahasan difokuskan pada langkah-langkah antisipatif, termasuk pengelolaan sumber daya air, penguatan ketahanan pangan, dan upaya mitigasi risiko di berbagai sektor. Pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan air bersih, menjaga ketahanan pangan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor guna menghadapi potensi bencana selama musim kemarau,” lanjutnya.

Merespon hal itu, Pemkot Sibolga menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mengendalikan inflasi, memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El-Nino, serta menjaga stabilitas ekonomi daerah dan melindungi kepentingan masyarakat.