RRI.CO.ID, Sibolga – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Sibolga mengaku tidak semua masyarakat menerima bantuan sosial kebencanaan secara lengkap pada proses pencairan tahap pertama. Hanya sepuluh Kepala Keluarga (KK) sudah terakomodir pencairan lengkap berupa bantuan jaminan hidup (jadup), isi hunian dan pemulihan ekonomi.

Dihadapan Kadinsos Sibolga Haslan Efendy, dan legislator PDI Perjuangan Mandapot Pasaribu, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Sibolga, Agus Ridwan Situmeang menjelaskan data penerima bantuan sosial bencana tahap pertama bersumber dari BNPB atau BPBD. Setelah berkoordinasi dengan pihak penyalur Kantor Pos, baru sepuluh KK yang menerima bantuan lengkap, sementara sisanya hanya menerima bantuan jadup, dan belum menerima bantuan isi hunian dan pemulihan ekonomi.

Kemudian untuk data penerima bantuan tahap pertama, Agus memastikan akan mengusulkan kembali setelah penyaluran bantuan tahap kedua tuntas dilakukan. Karena itu, Agus meminta masyarakat Sibolga terutama penerima bantuan tahap pertama untuk bersabar menunggu pencairan dua jenis bantuan yaitu isi hunian dan pemulihan ekonomi berkisar Rp8 juta per KK.

“Bantuan jadup tahap pertama itu semua sudah tersalur, selanjutnya untuk data penerima bantuan tahap pertama berupa isi hunian dan pemulihan ekonomi yang masih belum tersalur, sudah ada ditangan kita. Kedepan, kita masih berkoordinasi dengan pihak Kantor Pos soal penyaluran dua jenis bantuan tahap pertama tersebut,” kata Agus baru-baru ini, di kantor Dinsos Sibolga.

“Kita juga sudah tanya utusan Kemensos ibu Siti namanya pernah datang ke Sibolga sebelum pencairan bantuan tahap kedua, lalu kita diperintahkan untuk mengusulkan nama-nama penerima bantuan isi hunian dan pemulihan ekonomi tahap pertama yang belum tersalur. Setelah pencairan bantuan tahap kedua, data tersebut akan segera kita usulkan ke Kemensos, sehingga tidak terjadi ketidakadilan bagi masyarakat,” tambahnya.

Menurut Agus, data penerima dua jenis bantuan tahap pertama akan sejalan pengusulannya dengan data penerima tahap kedua yang juga belum tersalurkan. Karena disebutkan Agus, sesuai hasil koordinasi dengan pihak penyalur kantor Pos, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan tiga jenis bantuan tahap kedua, atau tidak sesuai data yang diusulkan Dinas Sosial sebelumnya.

“Untuk tahap kedua ini sesuai SK Wali Kota, kita usulkan 405 KK, namun yang sudah dibayarkan kantor Pos hanya 358 KK, padahal SK nya sudah ditanda tangani Wali Kota dan Muspida, tapi masih ada masyarakat belum menerima bantuan tersebut. Sejauh ini, kita tidak tahu apa alasannya, Kemensos juga tak pernah menyampaikan apa kendalanya, karena setelah pengusulan data bukan lagi ranah kami, tetapi pihak Kemensos dan BPS,” beber Agus.