Pemko Sibolga Kawal Program Bantuan Presiden bagi 1.739 UMKM Terdampak Bencana

  • 02 Sep 2026 19:39 WIB
  •  Sibolga

RRI.CO.ID, Sibolga - Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga terus memperkuat upaya pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana melalui pengawalan program bantuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terdampak bencana.

Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, bersama Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing, memimpin penyampaian informasi dan petunjuk pelaksanaan Program Bantuan Presiden untuk Rehabilitasi Usaha Mikro Pascabencana Banjir Sumatera Utara, yang berlangsung di Aula Nusantara I, Kantor Wali Kota Sibolga, pada Rabu, 2 September 2026.

Di Kota Sibolga, tercatat sebanyak 1.739 UMKM menjadi sasaran berbagai fasilitasi pemulihan ekonomi melalui delapan program Kementerian UMKM, yakni:

  1. Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro Pascabencana Banjir: 1.552 UMKM
  2. Kemudahan Persyaratan Pengajuan KUR: 46 UMKM
  3. Skema Pembiayaan Kelompok PNM: 38 UMKM
  4. Fasilitasi Akses Pemasaran melalui Landing Page: 13 UMKM
  5. Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Mikro dengan UMKM: 8 UMKM
  6. Fasilitasi Akses Pembiayaan Wirausaha Terdampak Bencana: 31 UMKM
  7. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Wirausaha Terdampak: 28 UMKM, dan
  8. Fasilitasi Peningkatan Akses Pasar Wirausaha Terdampak: 23 UMKM.

Dari keseluruhan program tersebut, Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro Pascabencana Banjir menjadi program dengan sasaran terbesar, yakni 1.552 UMKM, dengan bantuan uang tunai sebesar Rp3 juta bagi penerima yang memenuhi ketentuan.

Dalam arahannya, Wali Kota Sibolga menegaskan bahwa proses pendataan dan pengusulan penerima harus dilakukan secara cermat untuk memastikan bantuan diterima oleh pelaku UMKM yang benar-benar terdampak bencana dan tercatat dalam basis data yang menjadi acuan pemerintah.

Wali Kota juga menginstruksikan para lurah dan kepala lingkungan (kepling) untuk berperan aktif memastikan validitas data UMKM di wilayah masing-masing, mengingat aparatur kelurahan dan lingkungan memiliki pemahaman langsung mengenai kondisi masyarakat.

“Yang saya harapkan untuk 1.552 ini yang betul-betul terdampak bencana dan yang masuk database kita,” tegas Wali Kota.

Wali Kota menekankan, proses pendataan dan pengusulan harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi riil dan tingkat dampak bencana di setiap wilayah. Data selanjutnya akan diverifikasi, termasuk melalui data kependudukan, untuk memastikan calon penerima memenuhi persyaratan program.

“Kalau masih ada yang kurang, kami yang langsung ambil alih atau perwakilan dari Dinas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan,” ujar Wali Kota.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing, menyambut baik program pemerintah pusat tersebut. Menurut Wakil Wali Kota, bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang terdampak bencana.

Wakil Wali Kota berharap berbagai fasilitasi yang diberikan dapat membantu pelaku UMKM kembali menjalankan dan mengembangkan usahanya sekaligus mendukung percepatan pemulihan ekonomi masyarakat di Kota Sibolga.

Sebelumnya, perwakilan Dinas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada jajaran kelurahan dan lingkungan mengenai tujuan, sasaran, persyaratan, kriteria penerima, mekanisme pengajuan, serta ketentuan pelaksanaan program.

Melalui kegiatan ini, seluruh tahapan mulai dari pendataan, pengusulan, verifikasi, penetapan hingga penyaluran bantuan diharapkan dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemko Sibolga berkomitmen terus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perangkat kelurahan, kepala lingkungan, dan instansi terkait guna memastikan program pemulihan UMKM terdampak bencana berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Sibolga, Drs. Herman Suwito, M.M., Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Sibolga, Romatua Hasonangan Panjaitan, S.H., Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Kota Sibolga, Richard M. Pangaribuan, Apt., M.Kes., serta para lurah dan kepala lingkungan se-Kota Sibolga.

google-preference
Kata Kunci / Tags

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....