Pemkab dan DPRD Madina Sepakati Nota KUPA-PPAS Perubahan APBD 2026

RRI.CO.ID, Mandailing Natal - Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan dokumen krusial ini berlangsung dalam rapat sidang paripurna yang digelar pada Senin, 21 September 2026.

Bupati Mandailing Natal, Saipullah, menegaskan bahwa KUPA-PPAS Perubahan merupakan instrumen strategis untuk menjaga konsistensi arah pembangunan daerah. Menurutnya, kesepakatan ini memastikan seluruh pergeseran kebijakan anggaran tetap berada dalam koridor perencanaan yang matang serta tepat sasaran bagi masyarakat Madina.

"Seluruh kebijakan disusun dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan fiskal daerah sekaligus diarahkan untuk menjawab berbagai kebutuhan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Saipullah usai menghadiri prosesi penandatanganan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa Perubahan APBD (P-APBD) pada dasarnya menjadi langkah penyesuaian terhadap dinamika realisasi belanja daerah. Penyesuaian ini diperlukan guna merespons kondisi objektif serta perkembangan terkini yang muncul sepanjang pelaksanaan APBD berjalan di tahun berjalan.

Saipullah berharap substansi dari dokumen yang disepakati bersama lembaga legislatif ini dapat menjadi komitmen kolektif. Ia menekankan pentingnya pengawalan secara konsisten dan penuh rasa tanggung jawab pada tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah selanjutnya.

"Kami berharap, kondisi ini juga terus menjadi salah satu modal utama membangun Madina yang lebih baik ke depan," lanjut Bupati optimis terhadap sinergi antarlembaga di Kabupaten Mandailing Natal.

Guna memastikan implementasi berjalan optimal di lapangan, Bupati meminta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menindaklanjuti seluruh poin kesepakatan secara serius. "Setiap program kegiatan yang nantinya tertuang dalam perubahan APBD harus dilaksanakan secara konsisten, tepat sasaran, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.