Bupati dan Ketua DPRD Madina Teken Komitmen Pencegahan Korupsi di Medan

RRI.CO.ID, Mandailing Natal - Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution bersama Ketua DPRD Madina H. Erwin Efendi Lubis secara resmi menandatangani komitmen perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi. Prosesi penandatanganan ini berlangsung khidmat di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, pada Kamis 17 September 2026.

Langkah serupa turut dilakukan secara serentak oleh seluruh kepala daerah dan ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Agenda strategis tersebut dikemas dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi yang dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak.

Sebelum penandatanganan dilakukan, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution terlebih dahulu memimpin pembacaan komitmen bersama. Seluruh jajaran kepala daerah dan pimpinan legislatif tingkat kabupaten/kota mengikutinya secara tegas demi menegakkan integritas di wilayah pemerintahan masing-masing.

Gubernur Bobby Afif Nasution menekankan bahwa kesepakatan ini menjadi landasan moral dan operasional yang sangat krusial bagi seluruh pejabat publik. "Komitmen yang diteken ini merupakan langkah nyata untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, serta akuntabel demi membentengi daerah dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme," tegas Bobby.

Komitmen yang telah disepakati tersebut menjadi acuan bagi setiap pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan sistem tata kelola secara berkelanjutan. Melalui penguatan transparansi dan pencegahan korupsi sejak dini, diharapkan potensi kebocoran anggaran daerah dapat ditekan secara maksimal.

Dalam menghadiri rakor tersebut, Bupati Saipullah didampingi oleh Pj. Sekda Afrizal Nasution beserta jajaran kepala perangkat daerah terkait. Kehadiran tim yang solid dari jajaran pimpinan BPKAD, Inspektorat, hingga para kepala dinas ini menunjukkan keseriusan Pemkab Madina dalam membenahi sistem birokrasi daerah.

Keikutsertaan Bupati dan Ketua DPRD Madina dalam forum nasional ini menegaskan kesiapan daerah dalam menyelaraskan program pencegahan korupsi di tingkat lokal. Kehadiran mereka menjadi bukti nyata dukungan penuh Pemkab Madina terhadap agenda prioritas pemerintah pusat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.