KPKNL Padangsidimpuan Gelar FKP 2026 Tingkatkan Layanan Publik

RRI.CO.ID, Padangsidimpuan – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan kembali menggelar agenda tahunan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan dan Sosialisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Tahun 2026 pada Selasa 8 September 2026. Kegiatan ini menjadi langkah krusial dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta mendorong peningkatan efisiensi kualitas pelayanan publik di wilayah kerja Sumatera Utara.

Acara yang berlangsung dibuka langsung oleh Kepala KPKNL Padangsidimpuan, Agus Yulianto. Perhelatan ini turut dihadiri oleh jajaran pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari instansi vertikal, perbankan, akademisi, hingga perwakilan insan media.

Dalam sambutannya, Agus Yulianto menegaskan pentingnya forum ini sebagai wujud pemenuhan amanat undang-undang untuk menyempurnakan standar pelayanan publik. Keterlibatan unsur pengguna jasa, akademisi, pers, hingga organisasi masyarakat menjadi kunci utama dalam menyerap aspirasi reformasi birokrasi.

Agus Yulianto memaparkan bahwa FKP bukan sekadar agenda seremoni formalitas, melainkan forum yang telah terbukti menghasilkan inovasi regulasi secara konkret sejak pertama kali digalakkan. Salah satu contoh dampaknya adalah penyesuaian regulasi kehadiran pejabat lelang secara virtual sejak dinamika pandemi hingga era efisiensi anggaran saat ini.

"Mari kita berdiskusi dalam forum konsultasi publik ini. Output nyata dari FKP adalah kami menerima masukan langsung dari pengguna jasa. Masukan tersebut bahkan mampu mendorong perubahan regulasi, seperti relaksasi kehadiran pejabat lelang secara virtual demi efisiensi dan perbaikan layanan," ujar Agus Yulianto.

Melalui penyelenggaraan FKP 2026 ini, KPKNL Padangsidimpuan berharap sinergi lintas sektor dapat terus diperkuat secara berkelanjutan. Seluruh masukan dan rekomendasi yang dihimpun selama forum berlangsung akan dijadikan acuan utama dalam menyusun standar pelayanan publik yang semakin inklusif, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.