Mengenal Desil dalam Data Kesejahteraan

RRI.CO.ID, Sibolga - Istilah desil belakangan ramai dibicarakan, terutama di media sosial. Dalam program Sore Ceria, Kamis, 20 Agustus 2026, pembahasan desil mengajak pendengar memahami DTSEN, yakni Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Secara sederhana, desil adalah pengelompokan masyarakat menjadi sepuluh kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi. Pembagian tersebut menunjukkan posisi relatif keluarga dibandingkan keluarga lainnya dalam data kesejahteraan.

Dinas Sosial menjelaskan, “Sistem Desil adalah cara pemerintah membagi tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi 10 kelompok.” Pengelompokan tersebut membantu pemerintah melihat kondisi masyarakat secara lebih terstruktur.

Dalam pengelompokan desil, desil satu berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Sementara itu, desil sepuluh berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Penentuan desil tidak hanya melihat pendapatan atau pengeluaran keluarga. BPS menyebut kondisi sosial ekonomi, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, kesehatan, dan kepemilikan aset turut diperhatikan.

DTSEN merupakan basis data terpadu yang memuat informasi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Data tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan dan menentukan sasaran program sosial.

Pemerintah memanfaatkan data tersebut untuk membantu menentukan sasaran berbagai program perlindungan sosial. Karena itu, posisi desil sering dikaitkan dengan pembahasan mengenai penerima bantuan sosial.

Namun, masyarakat perlu memahami bahwa desil bukan jaminan seseorang otomatis menerima bantuan tertentu. Setiap program pemerintah tetap memiliki kriteria dan mekanisme penetapan penerima.

Seorang pendengar Sore Ceria, Naya, mengaku sebelumnya belum memahami istilah desil. “Saya sering mendengar desil, tetapi baru sekarang memahami bahwa desil berkaitan dengan tingkat kesejahteraan,” ujarnya.

Menurut Naya, penjelasan mengenai desil penting disampaikan dengan bahasa sederhana kepada masyarakat. Ia menilai pemahaman tersebut dapat mengurangi kesalahpahaman mengenai data bantuan sosial.

Data sosial ekonomi juga dapat berubah mengikuti kondisi kehidupan masyarakat. Karena itu, pemutakhiran data diperlukan agar informasi yang digunakan pemerintah tetap sesuai kondisi terbaru.

Masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data dapat mengikuti mekanisme pemutakhiran yang disediakan pemerintah. Perbaikan data diharapkan membuat kebijakan sosial semakin tepat sasaran.

Memahami desil berarti memahami bagaimana pemerintah mengelompokkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat tidak sekadar melihat angka desil tanpa memahami makna di baliknya.