RRI.CO.ID, Sibolga - Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sibolga menggelar Rapat Evaluasi Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Aula Rumah Makan Thamrin, Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan tersebut bertujuan mengoptimalkan validitas data pembangunan daerah melalui penyamaan persepsi, identifikasi kendala di lapangan, serta penyusunan langkah perbaikan guna menghasilkan data yang akurat dan akuntabel.

Rapat dibuka Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Sekretariat Daerah Kota Sibolga, Denni Aprilsyah Lubis, mewakili Wali Kota Sibolga. Turut hadir Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga Romatua Hasonangan Panjaitan, Kepala BPS Kota Sibolga M. Iriansyah Harahap, para camat dan lurah se-Kota Sibolga, serta Petugas Pencacah Lapangan (PPL) dan Pemeriksa Lapangan (PML).

Dalam arahannya, Kepala BPS Kota Sibolga mengapresiasi kinerja para petugas sensus. Berdasarkan hasil pemantauan melalui aplikasi sistem, Kota Sibolga berhasil meraih peringkat pertama secara nasional dalam cakupan evaluasi petugas. Namun, hasil quick count sementara menunjukkan masih terdapat sejumlah usaha, baik UMKM maupun usaha rumah tangga, yang belum ditemukan saat pendataan.

"Kami memitigasi dua kemungkinan. Pertama, usaha tersebut memang sudah tutup pascabencana beberapa waktu lalu. Kedua, adanya usaha yang terlewat karena kurangnya probing atau pendalaman pertanyaan oleh petugas, terutama pada usaha rumah tangga yang tidak kasatmata seperti nelayan atau pengemudi becak," ujar Kepala BPS Kota Sibolga. Ia menegaskan pentingnya sinergi dengan aparatur wilayah agar proses pendataan berjalan optimal, sekaligus memastikan seluruh data masyarakat aman karena tersimpan langsung di server BPS Pusat. Ia juga menegaskan isu yang mengaitkan Sensus Ekonomi dengan penarikan pajak merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.

Sementara itu, Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Setda Kota Sibolga, Denni Aprilsyah Lubis, saat membacakan sambutan tertulis Wali Kota Sibolga, meminta seluruh camat dan lurah mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, kualitas data menjadi faktor penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah dan pengajuan program ke pemerintah pusat.

"Sensus Ekonomi ini merupakan instrumen penting bagi negara. Perencanaan pembangunan Kota Sibolga ke depan, termasuk penyusunan proposal program ke pemerintah pusat, sangat bergantung pada akurasi data yang dihasilkan. Karena itu, pelaksanaannya harus kita dukung bersama," kata Denni membacakan arahan Wali Kota. Ia juga menjelaskan tingginya mobilitas penduduk antara Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi salah satu penyebab adanya usaha yang belum terdata, sehingga diharapkan menjadi perhatian BPS dalam penyempurnaan regulasi di tingkat nasional.

Melalui evaluasi tersebut, Pemko Sibolga dan BPS berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang semakin berkualitas sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.