RRI.CO.ID, Sibolga - Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing, mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dari Aula Nusantara I Kantor Wali Kota Sibolga, Selasa 21 Juli 2026.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait secara virtual dari Posko Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan ini diikuti sejumlah pemerintah daerah di Pulau Sumatera yang masuk dalam program percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Dalam rapat itu, pemerintah pusat membahas perkembangan pelaksanaan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di berbagai wilayah di Pulau Sumatera. Selain itu, turut dipaparkan rencana induk pembangunan beserta kebutuhan alokasi anggaran yang akan didukung oleh kementerian dan lembaga terkait.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar masyarakat terdampak dapat segera menempati hunian yang layak. Langkah itu juga diharapkan mampu mewujudkan penanganan pascabencana yang lebih efektif, terkoordinasi, dan tepat sasaran.

Keikutsertaan Pemerintah Kota Sibolga dalam rapat koordinasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pembangunan hunian tetap. Sinergi tersebut dinilai penting guna mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana sekaligus meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan rapat, Wakil Wali Kota Sibolga didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sibolga, Josua Hutapea, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga, Riwansyah, serta Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sibolga, Fadlan Satia Siregar.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kota Sibolga diharapkan dapat menyelaraskan langkah-langkah penanganan pascabencana dengan kebijakan pemerintah pusat, sehingga pelaksanaan pembangunan hunian tetap dapat berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak.