RRI.CO.ID, Sibolga - Peran admin media sosial lembaga pemerintah menjadi sorotan dalam menjaga etika komunikasi publik di ruang digital. Setiap unggahan dinilai merepresentasikan sikap institusi di mata masyarakat.

Dilansir dari Penelitian yang dipublikasikan pada Jurnal Heritage Volume 8 Nomor 1 Tahun 2020 halaman 127 - 144, Senin, 16 Februari 2026 yang mengulas praktik komunikasi akun resmi pemerintah di Twitter pada 2018. Penelitian itu menelaah konten dan respons admin terhadap interaksi warganet.

Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui analisis isi unggahan dan dokumentasi percakapan daring. Data dibandingkan antara akun @kemkominfo dan @infoBMKG sebagai representasi lembaga publik.

Hasil kajian menunjukkan respons yang kurang tepat dapat memicu persepsi negatif terhadap institusi. Gaya bahasa yang terlalu personal dinilai berpotensi menurunkan profesionalisme lembaga.

Sebaliknya, pengelolaan komunikasi yang informatif, santun, dan konsisten terbukti memperkuat kepercayaan publik. Akun yang menjaga netralitas serta fokus pada layanan informasi memperoleh respons positif dari warganet.

Temuan tersebut menegaskan pentingnya pedoman komunikasi digital bagi humas pemerintah. Setiap pesan yang dipublikasikan perlu melalui pertimbangan etika, substansi, serta dampak terhadap reputasi lembaga.

Penelitian merekomendasikan peningkatan kapasitas admin media sosial melalui pelatihan etika komunikasi dan manajemen krisis digital. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga integritas lembaga di era keterbukaan informasi.