RRI.CO.ID, Taput - Ketua TP PKK Kabupaten Tapanuli Utara Ny. Neny Angelina JTP Hutabarat menghadiri Bimbingan Teknis Input Data Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional secara virtual. Kegiatan berlangsung dari Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara sebagai bagian penguatan tata kelola birokrasi modern, Senin, 20 Juli 2026.

Bimbingan teknis merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk mempercepat digitalisasi kearsipan. Program tersebut mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sekaligus mempercepat integrasi jaringan kearsipan daerah ke sistem nasional.

"Pengelolaan kearsipan digital bukan sekadar tugas administratif, tetapi menjadi tanggung jawab bersama menjaga rekam jejak sejarah dan pembangunan daerah," kata Ketua TP PKK Kabupaten Tapanuli Utara, Ny. Neny Angelina JTP Hutabarat. Ia mengajak seluruh perangkat daerah membangun budaya tertib arsip demi mendukung pelayanan publik yang berkualitas.

Kegiatan tersebut diikuti Asisten Administrasi dan Umum Binhot Aritonang, Kepala Dinas Perpustakaan Marco Panggabean, serta pengelola arsip dari seluruh OPD. "Penguatan kearsipan berbasis digital akan meningkatkan efisiensi birokrasi sekaligus menjamin keamanan dokumen penting milik pemerintah daerah," ujar Binhot Aritonang.

Selama pelaksanaan bimbingan teknis, peserta memperoleh pendampingan langsung dari tim narasumber teknis Arsip Nasional Republik Indonesia. "Penguasaan aplikasi SIKN dan JIKN diharapkan mempercepat integrasi data arsip daerah ke dalam sistem kearsipan nasional," kata narasumber ANRI.

Materi pelatihan mencakup tata cara penginputan draf daftar arsip, instrumen pencipta arsip, hingga pengunggahan dokumen digital ke portal SIKN-JIKN. Seluruh peserta juga diberikan kesempatan melakukan praktik langsung untuk memastikan proses pengelolaan arsip berjalan sesuai standar nasional.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap implementasi SIKN dan JIKN mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Digitalisasi kearsipan juga diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung terwujudnya birokrasi yang lebih efektif dan efisien.