Pemkab Taput Kawal Pengusulan Bansos Melalui Portal Perlinsos

RRI.CO.ID, Taput - Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Tapanuli Utara Rafles Sergius Gultom menegaskan pengusulan bantuan sosial harus tepat sasaran melalui validasi data. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengawal langsung proses pengusulan bantuan sosial melalui Portal Perlinsos di Kantor Desa Sitampurung, Kecamatan Siborongborong, Selasa, 7 Juli 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Sosial P3A Rafles Sergius Gultom, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Donna Situmeang, Kepala Desa Sitampurung Anggiat Lumbantoruan, serta ratusan masyarakat. Proses validasi data turut didampingi Pekerja Sosial Masyarakat, Pendamping Program Keluarga Harapan, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagai agen Perlinsos.

"Pengusulan bantuan sosial melalui Portal Perlinsos bertujuan memastikan setiap data masyarakat tervalidasi secara akurat sehingga bantuan benar-benar tepat sasaran," ujar Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Tapanuli Utara Rafles Sergius Gultom. Menurutnya, validasi lapangan menjadi tahapan penting dalam meningkatkan kualitas data penerima manfaat.

"Kami terus memperkuat sinergi bersama PSM, Pendamping PKH, dan TKSK agar proses pendataan berlangsung transparan, akuntabel, serta sesuai kondisi riil masyarakat," katanya. Ia berharap kolaborasi tersebut mampu meminimalkan kesalahan data dalam penyaluran bantuan sosial.

"Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen melaksanakan kegiatan ini secara berkelanjutan agar seluruh bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," ucapnya. Ia menegaskan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan program perlindungan sosial.

Pemkab Tapanuli Utara melalui perangkat daerah terkait akan melaksanakan kegiatan serupa secara maraton di berbagai desa dan kelurahan. Langkah tersebut menjadi bagian dari percepatan digitalisasi pelayanan publik di bidang perlindungan sosial.

Melalui pemanfaatan Portal Perlinsos, pemerintah berharap proses pengusulan bantuan sosial semakin transparan, akurat, dan akuntabel. Digitalisasi pelayanan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memastikan hak masyarakat terpenuhi secara tepat sasaran.