RRI.CO.ID, Sibolga - Pengarusutamaan Gender (PUG) terus menjadi strategi penting dalam upaya mewujudkan pembangunan yang adil dan inklusif diberbagai sektor kehidupan. Konsep ini menekankan integrasi perspektif gender kedalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi kebijakan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak bias dan mampu menjawab kebutuhan nyata laki-laki maupun perempuan secara seimbang.

Tenaga pendidik di kota Sibolga, Nayla Lubis, pada Beranda Asta Cita Pro 1, Senin, 30 Maret 2026 mengatakan PUG bukan sekadar program tambahan, melainkan perubahan cara berpikir dalam melihat peran dan kebutuhan gender dalam pembangunan. Ia menilai, selama ini banyak kebijakan yang tampak netral, namun pada praktiknya belum sepenuhnya mempertimbangkan perbedaan kondisi sosial antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, penerapan PUG diperlukan untuk mengoreksi pendekatan pembangunan yang belum sensitif terhadap isu gender.

“Logika dasar pengarusutamaan gender menekankan pada keadilan, bukan sekadar kesamaan perlakuan. Laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman hidup, tanggung jawab sosial, serta hambatan yang berbeda, sehingga kebijakan yang disusun harus mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik tersebut. Dengan pendekatan ini, keadilan diartikan sebagai pemberian kesempatan dan dukungan sesuai kebutuhan masing-masing, bukan sekadar memperlakukan semua pihak secara sama tanpa mempertimbangkan kondisi yang ada,” kata Nayla.

Ia juga menegaskan penerapan PUG harus dilakukan secara proaktif dan sistematis sejak tahap awal perumusan kebijakan. Kebijakan yang responsif gender tidak dibuat dengan memperbaiki ketimpangan diakhir proses, tetapi dirancang sejak awal agar mampu mencegah terjadinya bias dan diskriminasi. Langkah ini dinilai lebih efektif karena dapat mengurangi risiko munculnya kesenjangan dalam pelaksanaan program pembangunan.

Dalam implementasinya, PUG sangat bergantung pada ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin. Data ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang mungkin terjadi di masyarakat. Dengan analisis data yang tepat, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta mampu menjawab kebutuhan kelompok yang selama ini kurang terakomodasi.

Dari sudut pandang sosial, pengarusutamaan gender juga berperan dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap peran laki-laki dan perempuan. PUG mendorong penghapusan stigma, stereotipe, dan bias gender yang selama ini membatasi ruang gerak kedua belah pihak, baik di lingkungan keluarga, pendidikan, maupun dunia kerja. Perubahan sudut pandang ini diharapkan mampu membuka kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan tanpa mengabaikan peran laki-laki dalam ranah domestik.

“Penerapan PUG tidak hanya terlihat pada kebijakan, tetapi juga pada penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender di ruang publik. Keberadaan fasilitas seperti ruang laktasi, tempat penitipan anak, serta toilet terpisah merupakan bentuk nyata dari upaya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan setara bagi seluruh masyarakat. Fasilitas ini dinilai penting untuk mendukung partisipasi perempuan, khususnya ibu bekerja, dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi,” kata Nayla.

Nayla Lubis berharap pengarus utamaan gender dapat terus diperkuat melalui komitmen bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Dengan penerapan PUG yang konsisten, diharapkan pembangunan di kota Sibolga mampu memberikan manfaat yang merata, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan inklusif bagi laki-laki maupun perempuan.