Pemkab Kubar Matangkan Rekonstruksi Jalan Rusak Sendawar

RRI.CO.ID, Sendawar – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mematangkan rencana rekonstruksi sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan di wilayah Sendawar. Penanganan jalan tersebut mencakup koridor Simpang Linggang Bigung–Simpang Raya–Sumber Sari–Sekolaq Muliaq hingga Mentiwan.

Rekonstruksi tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki kondisi badan jalan, tetapi juga mencakup penataan drainase, trotoar, akses menuju fasilitas publik, serta kawasan di sepanjang koridor jalan.

Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengatakan perencanaan harus dilakukan secara menyeluruh agar pembangunan tidak hanya menyelesaikan persoalan kerusakan jalan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan kawasan Sendawar dalam jangka panjang.

“Perencanaan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Sekretariat Daerah perlu mengambil peran dalam memfasilitasi koordinasi dan penyelesaian berbagai kendala yang muncul nantinya,” ucap Frederick Edwin dikutip Jumat 18 September 2026.

Ia meminta seluruh aspek teknis dan nonteknis dipersiapkan sejak tahap perencanaan. Koordinasi juga perlu diperkuat, terutama dalam menyelesaikan persoalan administratif serta komunikasi dengan masyarakat, pemilik lahan, dan pelaku usaha yang berada di sepanjang koridor jalan.

Menurut Frederick Edwin, pendekatan kepada masyarakat harus mengedepankan komunikasi dan dialog. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami tujuan pembangunan sekaligus berbagai dampak yang mungkin muncul selama proses rekonstruksi berlangsung.

Bupati juga mengingatkan agar desain jalan tidak hanya berorientasi pada kebutuhan saat ini. Perencanaan perlu memperhitungkan umur pelayanan jalan, perkembangan volume lalu lintas, serta arah pertumbuhan kawasan Sendawar dalam jangka panjang.

Dalam rapat pematangan rekonstruksi jalan, Frederick Edwin meminta perangkat daerah, tim konsultan, dan pihak terkait aktif memberikan masukan terhadap rancangan yang dipresentasikan. Penyamaan persepsi sejak awal dinilai penting agar kebutuhan teknis, pelayanan publik, dan kondisi di lapangan dapat terakomodasi sebelum pembangunan dilaksanakan.