Apindo Kutai Barat Minta Perusahaan Prioritaskan Pekerja Lokal

RRI.CO.ID, Sendawar – Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kutai Barat berkomitmen memperkuat penyerapan tenaga kerja lokal dengan meminta perusahaan-perusahaan di Kutai Barat memberikan porsi prioritas bagi masyarakat setempat.

Hal tersebut ditegaskan Hermanto Cigot, usai dilantik sebagai Ketua Apindo Kubar periode 2026-2031 di Gedung ATJ Kantor Pemkab Kutai Barat, Selasa 15 September 2026.

Hermanto mengatakan pihaknya akan menjalin komunikasi secara tertulis maupun lisan dengan perusahaan-perusahaan unggulan di sektor pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit agar menyerap tenaga kerja lokal sebesar-besarnya.

“Jangan sampai Kutai Barat banyak perusahaan, tetapi tenaga kerja kita masih banyak yang menganggur. Ini yang akan terus kita dorong,” kata Hermanto.

Hermanto menjelaskan kepengurusan baru akan memprioritaskan tiga program utama, yakni menciptakan iklim usaha yang kondusif, memperkuat pemberdayaan UMKM, serta membangun hubungan industrial yang harmonis.

“Pertama, kami akan berupaya menjaga kenyamanan serta kepastian usaha bagi para pelaku usaha agar tumbuh dan berkembang di Kabupaten Kutai Barat,” kata Hermanto.

Menurutnya, Apindo juga akan mendorong perusahaan besar di sektor unggulan seperti pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit untuk memperkuat keterlibatan UMKM dalam rantai pasok lokal.

“Yang kedua, pemberdayaan UMKM, yaitu mendorong sinergi antara perusahaan besar dengan pelaku UMKM agar rantai pasok lokal semakin kuat dan berdaya saing,” ujarnya.

Hermanto menegaskan Apindo akan menempatkan hubungan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah sebagai bagian penting dalam menjaga stabilitas dunia usaha. “Kita akan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten. Apindo berada di tengah-tengah antara pekerja, pengusaha, dan Pemkab,” katanya.

Soroti Pembatasan Produksi Batu Bara

Apindo Kutai Barat juga menaruh perhatian terhadap kebijakan pembatasan produksi batu bara melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang ditetapkan pemerintah. Hermanto mengaku pengurangan produksi dapat berdampak terhadap keberlangsungan usaha dan tenaga kerja, khususnya di sektor pertambangan.

“Memang ada kekhawatiran karena banyak perusahaan-perusahaan tambang yang dikurangi produksinya,” ujarnya.

Apindo Kutai Barat, kata dia, akan mendorong komunikasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar kebijakan RKAB tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap dunia usaha dan tenaga kerja.

“Kita akan mendorong Kementerian ESDM supaya RKAB kalau bisa jangan terlalu jauh diturunkan produksinya,” kata Hermanto sembari berharap kebijakan tersebut tidak sampai memicu pengurangan tenaga kerja secara besar-besaran.

“Supaya tenaga kerja kita tidak banyak yang dirumahkan. Jangan sampai ada yang terkena PHK. Kita akan mendorong Kementerian ESDM untuk meninjau kembali RKAB,” ujarnya.

APINDO Kaltim Minta Pengusaha Perkuat Sinergi

Ketua DPP Apindo Kalimantan Timur Abriantinus meminta jajaran DPK Apindo Kutai Barat bekerja bersama untuk memperkuat peran organisasi pengusaha di daerah.

Ia mengatakan Apindo tidak hanya berfokus pada persoalan ketenagakerjaan, tetapi juga aktif membangun jejaring investasi dengan berbagai pihak.

“Tugas dan fungsi Apindo memang urusan ketenagakerjaan, tetapi tidak hanya itu. Apindo juga sedang giat-giatnya membangun jejaring, terutama berkaitan dengan investasi di daerah,” kata Abriantinus.

Menurutnya, Apindo di tingkat daerah perlu membangun komunikasi yang kuat dengan pemerintah, serikat pekerja, dan pelaku usaha. Ia juga mendorong perusahaan dan investor yang masuk ke Kutai Barat untuk berkomunikasi serta bergabung dengan Apindo.

“Saya berharap investor-investor atau investasi yang masuk ke wilayah Kutai Barat mesti berkomunikasi dengan Apindo,” ujarnya.

Abriantinus menilai sinergi tersebut penting untuk menciptakan hubungan industrial yang kondusif sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemkab Dorong Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

Sementara itu, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin melalui Wakil Bupati Nanang Adriani mengatakan pemerintah daerah berharap Apindo mampu menjadi penghubung yang kuat antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah.

Nanang menyampaikan pemerintah daerah meminta Apindo memperkuat sinergi tripartit melalui dialog dan komunikasi yang terbuka untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif.

“Apindo harus mampu menjadi jembatan yang kokoh antara dunia usaha, pekerja, dan Pemerintah Daerah melalui penguatan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan,” kata Nanang saat membacakan sambutan Bupati Kutai Barat.

Selain itu, Pemkab Kutai Barat meminta dunia usaha memberikan ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal, termasuk melalui peningkatan kompetensi. Pemerintah daerah juga mendorong Apindo tidak hanya berfokus pada perusahaan besar, tetapi ikut memperkuat UMKM dan ekonomi kreatif.

“Apindo harus merangkul, membina, dan menaikkelaskan sektor UMKM agar struktur ekonomi Kutai Barat lebih mandiri dan tidak bergantung pada satu sektor komoditas saja,” ujar Nanang.

Pemkab Kutai Barat, lanjutnya, berkomitmen mendukung iklim investasi melalui kemudahan regulasi dan perizinan. Namun, pemerintah juga meminta dunia usaha memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.