Pemkab Mahulu Perpanjang Kerja Sama Hukum Bersama Kejaksaan Negeri

Pemkab Mahulu, Kejaksaan Negeri Kutai Barat, kerja sama hukum, Jaksa Pengacara Negara, Mahakam Ulu,

RRI.CO.ID, Mahakam Ulu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu memperpanjang nota kesepakatan dengan Kejaksaan Negeri Kutai Barat di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pendampingan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penandatanganan nota kesepakatan berlangsung di Hotel Sidodadi, Barong Tongkok, Jumat 24 Juli 2026

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Yon Yuviarso, sebagaimana dilansir dari PPID Kabupaten Mahakam Ulu pada Selasa 28 Juli 2026.

Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan mengatakan, perpanjangan kerja sama tersebut merupakan bentuk kepercayaan pemerintah daerah terhadap peran strategis Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah.

"Perpanjangan nota kesepakatan ini merupakan wujud kepercayaan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terhadap peran strategis Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan pendampingan hukum yang profesional dan bernilai nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan," ujar Angela.

Menurut Angela, keberlanjutan kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat pengamanan aset daerah sekaligus memastikan setiap kebijakan strategis memiliki landasan hukum yang kuat. Pendampingan melalui pemberian Legal Opinion dan Legal Assistance dari Kejaksaan Negeri Kutai Barat dinilai penting untuk meminimalkan potensi permasalahan hukum dalam pelaksanaan program pemerintah.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan adanya pendampingan hukum, setiap kebijakan dapat dijalankan secara lebih tepat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui perpanjangan nota kesepakatan ini, Pemkab Mahakam Ulu menargetkan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taat hukum, akuntabel, transparan, dan berintegritas. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendukung terciptanya pelayanan publik yang semakin berkualitas serta memberikan kepastian hukum dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.