RRI.CO.ID, Sendawar - Pemkab Kutai Barat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur saling bersinergi membahas penyesuaian belanja infrastruktur pelayanan publik Pemprov Kaltim Tahun Anggaran (TA) 2026.
Dari hasil pertemuan tersebut, Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Barat menyepakati kerja sama penanganan infrastruktur melalui alokasi APBD Provinsi Kaltim TA 2026. Saat konferensi pers di ruang koordinasi, Sekretariat Daerah Kutai Barat, memaparkan progres dan rencana strategis percepatan pembangunan infrastruktur ruas jalan di wilayah Kecamatan Bongan, Kamis 4 Juni 2026.
Rencana penanganan ini akan difokuskan pada Ruas Jalan Poros Trans Kalimantan Kilometer 88 ke Kampung Lemper menuju Kampung Deraya, Kampung Tanjung Soke, hingga berujung di Kampung Gerunggung. Proyek strategis ini mencakup pembangunan konstruksi aspal sepanjang 19,2 kilometer serta pengerasan menggunakan agregat sepanjang 14,8 kilometer.
"Pembangunan ini dijalankan melalui kolaborasi erat antara Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Barat. Adapun pembagian ruas pengerjaan akan disepakati secara teknis antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kutai Barat dengan Dinas PUPR Provinsi Kaltim," ucap Bupati.
Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, menegaskan pemenuhan infrastruktur jalan, terutama akses menuju wilayah pinggiran, merupakan prioritas utama pemerintah daerah demi mengentaskan ketertinggalan dan mendongkrak perekonomian masyarakat.
Saat ini, kondisi riil ruas jalan yang menghubungkan tiga kampung berstatus tertinggal di wilayah tersebut baru berupa aspal dan beton sepanjang 10,17 kilometer. Sementara itu, sisanya sepanjang 34,83 kilometer kondisinya masih berupa jalan tanah.
Melalui keterbukaan informasi ini, Bupati Frederick Edwin berharap masyarakat dapat melihat keseriusan pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan. Sinergi lintas pemerintahan ini diharapkan menjadi solusi permanen dalam membuka keterisolasian wilayah di Kecamatan Bongan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....