RRI.CO.ID, Sendawar – DPRD Kutai Barat menyoroti tidak adanya pengamanan di persimpangan Kampung Mantar, kecamatan Besiq yang dilalui jalur hauling PT Manor Bulatn Lestari (MBL). Kondisi ini dinilai berisiko tinggi terhadap keselamatan masyarakat, terutama setelah terjadinya kecelakaan fatal yang menewaskan dua pekerja, Sabtu 28 Maret 2026.

Wakil Ketua DPRD Kutai Barat, Agustinus, mengungkapkan pihaknya telah berulang kali meminta perusahaan membangun pos penjagaan di titik tersebut. Namun hingga kini, permintaan tersebut belum direalisasikan.

“Sudah beberapa kali kami minta dibuat pos, tapi sampai sekarang belum ada,” ujar Agustinus di kantor DPRD Kubar, Selasa 31 Maret 2026.

Ia menjelaskan, persimpangan Kampung Mantar merupakan jalur yang cukup padat dilalui masyarakat. Di sisi lain, jalur tersebut juga digunakan sebagai lintasan kendaraan hauling bertonase besar milik perusahaan tambang, sehingga meningkatkan potensi kecelakaan.

Menurut Agustinus, keberadaan pos penjagaan sangat penting untuk mengatur lalu lintas dan memastikan keselamatan pengguna jalan, baik pekerja tambang maupun masyarakat umum.

“Di situ aktivitas masyarakat tinggi, sementara kendaraan hauling terus melintas. Kalau tidak ada pengamanan, tentu sangat berbahaya,” katanya.

Ia menilai belum adanya tindak lanjut dari perusahaan terhadap rekomendasi DPRD menunjukkan lemahnya komitmen dalam menjalankan aspek keselamatan di lapangan. Padahal, persoalan tersebut sudah menjadi perhatian sejak awal pembentukan Panitia Khusus (Pansus) tambang.

Agustinus menambahkan, DPRD akan kembali menindaklanjuti persoalan ini melalui rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak manajemen PT MBL. Dalam forum tersebut, DPRD akan meminta penjelasan sekaligus mendorong percepatan perbaikan di titik-titik rawan kecelakaan.

“Kami akan panggil mereka. Ini tidak bisa dibiarkan karena menyangkut keselamatan banyak orang,” ucapnya tegas.

Selain pembangunan pos penjagaan, DPRD juga mendorong perusahaan meningkatkan pengawasan operasional di jalur hauling, termasuk pengaturan lalu lintas tambang dan penerapan standar keselamatan kerja yang lebih ketat.

Sementara itu, pihak manajemen PT MBL menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan kerja pascakecelakaan yang terjadi. Perusahaan juga mengaku telah menghentikan sementara aktivitas hauling serta berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk proses investigasi.

Manajemen menegaskan komitmennya untuk memperkuat penerapan keselamatan, termasuk perbaikan infrastruktur jalan hauling dan peningkatan pengendalian risiko di lapangan, guna mencegah terjadinya kecelakaan di masa mendatang.