Terima Kunjungan Anggota DPD RI, Bupati Edwin Harapkan Dukungan Pusat untuk Kubar

RRI.CO.ID, Sendawar – Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, secara resmi menyambut kunjungan kerja Anggota Komite II DPD/MPR-RI Dapil Kalimantan Timur, Yulianus Henock Sumual, di Sendawar, pada Senin, 23 Februari 2026.

Pertemuan strategis ini difokuskan pada upaya sinkronisasi kebijakan nasional guna mengatasi persoalan mendasar di daerah, khususnya terkait ketahanan pangan dan infrastruktur perhubungan.

Dalam sambutannya, Bupati Frederick Edwin menyampaikan apresiasi tinggi atas kehadiran tim DPD RI. Ia menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan momentum krusial bagi Kutai Barat untuk menyampaikan isu-isu strategis yang memerlukan intervensi langsung dari pemerintah pusat.

“Kunjungan ini memiliki arti penting bagi Kutai Barat, khususnya dalam membahas isu strategis daerah,” katanya.

Bupati menggarisbawahi dua sektor yang menjadi "urat nadi" kehidupan masyarakat Kutai Barat, yakni ketersediaan pangan dan aksesibilitas transportasi. Mengingat karakteristik geografis Kubar yang luas dengan perpaduan wilayah daratan dan aliran sungai, tantangan distribusi logistik menjadi perhatian utama.

"Ketahanan pangan tidak hanya soal produksi, tetapi juga distribusi dan akses. Kami terus mendorong kemandirian pangan berbasis potensi lokal, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah," ujar Frederick Edwin.

Ia menambahkan, meskipun daerah terus berupaya meningkatkan kemandirian pangan berbasis potensi lokal, dukungan regulasi dan anggaran dari pusat tetap dibutuhkan untuk memastikan distribusi yang aman dan berkeadilan.

Edwin berharap dialog yang terjalin tidak hanya berhenti pada pembahasan administratif, tetapi berlanjut menjadi rekomendasi konkret yang dibawa ke tingkat nasional. Sinergi ini diharapkan mampu membuka jalan bagi kebijakan yang lebih memihak pada pembangunan daerah di pedalaman Kalimantan Timur.

"Sebagai daerah yang sangat luas, perhubungan dan pangan adalah fondasi kami. Kami berharap melalui dukungan Bapak Yulianus Henock di pusat, akan ada percepatan pembangunan yang mampu mewujudkan Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradat," ujarnya.

Senator Yulianus Henock: "Kaltim Kaya, Tapi Infrastruktur Masih Sedih"

Merespons harapan Bupati, Anggota DPD RI, Yulianus Henock, menyatakan komitmennya untuk membawa persoalan Kutai Barat ke meja pemerintah pusat. Ia menyoroti kontradiksi antara kekayaan sumber daya alam (SDA) Kalimantan Timur dengan kondisi riil infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di lapangan.

"Kalimantan Timur dikenal kaya akan SDA, kita setor luar biasa ke pusat. Tapi ketika melihat infrastruktur sekarang, jujur saya sedih. Masih banyak jalan kampung, kabupaten, hingga jalan nasional yang rusak parah. Ini konsen utama saya, karena ekonomi hanya bisa kuat jika jalannya baik," ucap Henock tegas.

Selain masalah jalan, Henock juga memberikan catatan kritis mengenai ketimpangan penguasaan lahan di Kutai Barat. Ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap krisis lahan pangan akibat dominasi korporasi sawit.

"Saya dengar 90 persen lahan dikuasai korporasi, hanya 10 persen untuk sawit masyarakat. Ke depan, jika lahan pertanian semakin habis, rakyat mau makan apa? Kita tidak boleh terus-menerus tergantung pada kabupaten lain. Ini ancaman kelaparan dan kemiskinan yang nyata," katanya.

Komitmen Kawal Pembangunan Pelabuhan dan SDM

Lebih lanjut, Yulianus Henock menyoroti rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kubar dan Mahulu yang tercatat terendah dari 10 kabupaten/kota di Kaltim. Ia juga berjanji akan mengawal usulan pembangunan pelabuhan skala kabupaten ke Kementerian Perhubungan untuk memperbaiki tata kelola logistik sungai.

"Saya akan menemani Pemerintah Kabupaten bila mana harus berjumpa dengan kementerian terkait. Kita perjuangkan agar pendapatan APBD daerah jangan dipotong oleh pusat, karena itu sangat berpengaruh pada kehidupan ekonomi di Kalimantan Timur, apalagi kita sekarang adalah tuan rumah Ibu Kota Negara (IKN)," katanya.

Kunjungan kerja ini diharapkan menghasilkan output berupa rekomendasi kebijakan nasional yang mampu mempercepat pembangunan infrastruktur serta menjamin kedaulatan pangan bagi masyarakat di seluruh pelosok Kutai Barat.