RRI.CO.ID, Sendawar - Kabupaten Kutai Barat (Kubar) kini berada dalam status waspada terkait kesehatan anak. Data terbaru menunjukkan tren kenaikan tajam pada prevalensi stunting di wilayah "Bumi Tana Purai Ngeriman", yang kini telah menembus angka 27,6 persen. Lonjakan ini menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten untuk mempercepat intervensi gizi secara menyeluruh.

Fakta memprihatinkan ini terungkap dalam forum Focus Group Discussion (FGD) Strategi Penguatan SDM Kabupaten Kutai Barat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang digelar Kamis 12 Februari 2026.

Dalam catatan Kemendagri, angka 27,6 persen ini menunjukkan kenaikan signifikan dibandingkan data tahun 2022 yang saat itu masih berada di angka 15,8 persen.

“Angka ini menunjukan bahwa dari 100 anak terdapat sekitar 27 anak yang mengalami stunting. Padahal pemerintah menargetkan minimal di bawah 20 persen,” kata Analis BSKDN Kemendagri, Ira Hayatunnisma.

Ira menekankan pentingnya kolaborasi lintas OPD. Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung diminta bekerja dalam satu data terpadu.

"Intervensi tidak bisa hanya dilakukan oleh satu dinas. Dinas Pertanian menyiapkan bahan pangannya, Dinas Kesehatan melakukan pemantauan gizinya, dan aparat kampung melakukan pengawasan harian. Kita harus memutus siklus kemiskinan dan stunting ini agar tidak menjadi beban antar-generasi," ujarnya.

Faktor Penyebab: Ekonomi hingga Pola Asuh

Dalam diskusi tersebut, terungkap bahwa stunting di Kubar tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan ekstrem, tetapi juga dipicu oleh beberapa faktor lain, diantaranya:

• Pola Asuh yang Salah: Banyak orang tua lebih memilih memberikan jajanan rendah gizi daripada memasak makanan bergizi seimbang.
• Pernikahan Dini: Ketidaksiapan fisik dan mental ibu pada kehamilan usia dini meningkatkan risiko lahirnya bayi stunting.
• Kurangnya Literasi Gizi: Minimnya pemahaman mengenai pentingnya periode emas anak (0-2 tahun).

Ira Hayatunnisma menambahkan tingginya angka stunting seringkali tidak terdeteksi sejak dini karena adanya rasio ketergantungan yang tinggi dalam keluarga. Pendapatan yang terbatas harus dibagi ke banyak anggota keluarga, sehingga pemenuhan gizi anak seringkali terabaikan.

Akar Masalah Ada pada "Bapak-Bapak"

Di sisi lain, Ira memberikan catatan kritis yang menarik perhatian peserta forum. Menurutnya, edukasi stunting selama ini terlalu berfokus pada ibu, padahal peran ayah (father parenting) di Indonesia, termasuk Kubar, tergolong sangat minim.

"Akar masalah ini seringkali ada pada Bapak-bapak, tapi kita terlalu patriarkis. Semua beban mulai dari anak sakit, melahirkan, hingga stunting ditumpahkan ke Ibu. Indonesia adalah negara ketiga di dunia dengan peran ayah yang paling minim," ujar Ira.

Ira mendorong agar program edukasi parenting ke depan juga menyasar kaum pria. Ia menekankan bahwa seorang ayah harus kembali menjadi sosok idola dan teladan melalui tindakan, bukan sekadar kata-kata. "Anak tidak perlu disuruh ini-itu, mereka melihat bagaimana sikap dan cara ayahnya bertindak. Itulah yang mereka ikuti," ucapnya menegaskan.

Menanggapi kondisi darurat ini, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kubar, menyatakan akan terus memperkuat intervensi melalui inovasi Program Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting).

Perwakilan DP2KBP3A Kubar menjelaskan penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Melalui Program Genting, Pemkab Kubar merangkul mitra pentahelix, mulai dari masyarakat mampu, perangkat daerah, hingga pihak swasta untuk menjadi Orang Tua Asuh.

"Kita sedang masif menyosialisasikan Program Genting. Nanti ada bantuan juga yang diberikan melalui Orang Tua Asuh sekitar Rp450 ribu per bulan untuk satu sasaran, baik itu ibu hamil, ibu menyusui, maupun anak di bawah dua tahun (baduta)," ujar perwakilan DP2KBP3A dalam forum FGD tersebut.

Selain itu bantuan senilai Rp15.000 per hari tersebut saat ini disalurkan dalam bentuk bahan makanan mentah berkualitas untuk memastikan asupan gizi sasaran terpenuhi selama 30 hari penuh. Selain bantuan fisik, edukasi mengenai 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) juga menjadi pilar utama bagi keluarga berisiko.

Selain pola asuh, DP2KBP3A mengakui adanya keluhan masyarakat terkait bantuan fisik yang belum merata, seperti pembangunan jamban dan perbaikan sanitasi bagi keluarga berisiko stunting dengan kategori rumah tidak layak huni.

Menanggapi hal itu, Kemendagri menyarankan agar Diskominfo Kubar menjadi pusat integrasi data yang komprehensif. "Data sosial, data posyandu, data sanitasi, semua harus terkumpul di Kominfo. Jadi jika Dinas PU ingin membangun jamban, mereka tinggal melihat data tersebut agar bantuan tepat sasaran dan tidak ada lagi warga yang merasa hanya diminta data tapi tidak menerima bantuan," ucap Ira.

Dengan kolaborasi antara kolaborasi program, Pemkab Kubar optimis angka 27,6 persen tersebut dapat ditekan secara signifikan di tahun-tahun mendatang.