RRI.CO.ID, Sendawar – Permasalahan rendahnya rata-rata lama sekolah serta tingginya angka stunting masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Kutai Barat. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kualitas tenaga kerja dan daya saing daerah ke depan.

Sekretaris Bappeda Litbang Kutai Barat, Florensius Steven, mengatakan peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu isu utama dalam tema pembangunan daerah tahun 2027 yang mengusung penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan infrastruktur menuju stabilitas ekonomi serta iklim investasi berbasis industri.

“Rata-rata lama sekolah kita masih rendah, angka stunting juga masih menjadi pekerjaan rumah. Ini berkaitan langsung dengan kualitas tenaga kerja dan kesiapan SDM menghadapi transformasi ekonomi,” ujarnya dalam Forum Diskusi Publik pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kutai Barat Tahun 2027, di aula ATJ Kantor Pemkab Kubar, Senin, 19 Januari 2025.

BACA JUGA:

Bupati Kutai Barat Ajak Sektor Swasta Bersinergi Entaskan Kemiskinan

Menurut Florensius, pembangunan SDM tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Karena itu, Pemkab Kutai Barat mendorong penguatan pendidikan karakter sejak jenjang sekolah dasar hingga SMP sebagai fondasi jangka panjang peningkatan kualitas manusia.

Ia juga menyoroti masih adanya kesenjangan pemenuhan SDM antar sektor, khususnya antara pendidikan dan kesehatan. Kondisi tersebut memerlukan penataan ulang atau re-engineering dalam proses perencanaan serta alokasi sumber daya agar lebih tepat sasaran.

“Transformasi SDM harus sejalan dengan kebutuhan pasar kerja. Saat ini masih terjadi skill mismatch, tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi, serta keterbatasan kewenangan daerah pada pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Karena itu, komunikasi lintas sektor dan lintas kewenangan sangat penting,” katanya.

Florensius menambahkan, peningkatan kualitas SDM tidak dapat dipisahkan dari isu kemiskinan. Meski pertumbuhan ekonomi Kutai Barat mencapai 7,5 persen, penurunan angka kemiskinan berjalan relatif lambat karena pertumbuhan tersebut belum inklusif dan masih didominasi sektor pertambangan.

“Ini menunjukkan adanya kesenjangan yang belum terselesaikan. Maka pembangunan SDM, pengentasan kemiskinan, dan transformasi ekonomi harus berjalan beriringan,” katanya.

BACA JUGA:

Pemkab Kubar Gelar Forum Diskusi Publik Bahas RKPD 2027

Di sisi lain, Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan di Kutai Barat masih menunjukkan capaian yang relatif tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mencatat, pada 2022 APK jenjang SD/MI/sederajat mencapai 109,60 persen.

Tingginya APK pada jenjang pendidikan dasar mengindikasikan partisipasi sekolah yang luas, termasuk siswa yang bersekolah tidak sesuai usia ideal atau berasal dari luar daerah. Sementara itu, APK jenjang SMP/MTs/sederajat tercatat sebesar 90,77 persen, dan jenjang SMA/SMK/MA/sederajat mencapai 93,90 persen.

Capaian tersebut menunjukkan akses pendidikan di Kutai Barat cukup terbuka, meskipun tantangan mempertahankan keberlanjutan sekolah hingga jenjang lebih tinggi masih perlu mendapat perhatian.

Sementara itu, penanganan stunting di Kutai Barat dilakukan melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING). Data angka stunting tahun 2025 belum tersedia karena rilis Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) biasanya dilakukan pada tahun berikutnya. Namun, pada akhir 2024, angka stunting Kutai Barat tercatat meningkat menjadi 27,6 persen, tertinggi kedua di Kalimantan Timur, naik dari 22 persen pada 2023 dan 23,1 persen pada 2022.

Kondisi tersebut mendorong Pemkab Kutai Barat mempercepat langkah penanganan pada 2025 dan 2026, antara lain melalui Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting dan peluncuran gerakan GENTING sebagai wadah sinergi lintas sektor, serta penguatan komitmen bersama untuk membangun generasi yang lebih sehat.