RRI.CO.ID, Sendawar - Kabupaten Kutai Barat (Kubar) selama ini dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam. Namun, di balik kekayaan tersebut, tingkat kerentanan ekonomi masyarakat di "Bumi Tana Purai Ngeriman" ini ternyata masih sangat tinggi.
Dalam forum diskusi strategi penguatan SDM yang digelar di Aula ATJ Kantor Pemkab Kubar, Kamis, 12 Februari 2026, terungkap fakta mayoritas angkatan kerja di wilayah ini didominasi oleh sektor informal. Angka pekerja tidak tetap mencapai 83 persen, sebuah kondisi yang menempatkan ketahanan ekonomi rumah tangga dalam posisi berisiko.
Analis SDM Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Ira Hayatunisma, menjelaskan tingginya angka pekerja informal merupakan alasan utama mengapa angka kemiskinan di Kubar sulit ditekan meski daerah ini memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang besar.
"Pekerja kita mayoritas bekerja hari ini untuk makan hari ini. Dengan status tidak tetap, mereka tidak memiliki jaminan pendapatan yang stabil, perlindungan ketenagakerjaan, maupun akses asuransi kesehatan mandiri dan pensiun," ujar Ira.
Kelompok ini mencakup buruh harian lepas sawit, pekerja kasar tambang, hingga petani tradisional. Kondisi ini memicu fenomena “Working Poor” kondisi di mana seseorang aktif bekerja namun pendapatannya tetap tidak mencukupi untuk keluar dari garis kemiskinan yang berada di angka ± Rp 738.206 per kapita per bulan.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kutai Barat, Stepanus Alexander Samson, yang mewakili kelompok diskusi bidang kemiskinan, membedah secara mendalam akar masalah yang bersifat struktural dan mentalitas. Menurutnya, kontribusi sektor pertanian sebesar 14,88% dalam PDRB hanyalah "angka di atas kertas" bagi rakyat kecil.
"Itu adalah PDRB korporasi atau bisnis CPO skala besar. Masyarakat lokal masih sedikit yang memiliki kebun sendiri. Selama warga hanya menjadi buruh di perusahaan korporasi (sawit dan tambang), mereka akan terjebak pada Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang terbatas," ujar Stepanus.
Selain masalah upah, Stepanus menyoroti beberapa faktor krusial lainnya:
- Ketergantungan Sektor Non-Renewable: Ekonomi Kubar sangat bergantung pada batubara (43,84% PDRB) yang bersifat fluktuatif. Saat harga dunia turun, daya beli masyarakat lingkar tambang ikut merosot tajam.
- Siklus Kemiskinan dan Stunting: Prevalensi stunting yang naik dari 15,8% (2022) menjadi 27,6% (2025) mengancam kualitas SDM masa depan, yang berpotensi menciptakan siklus kemiskinan antar-generasi.
- Minimnya Arus Kas Harian: Petani terlalu fokus pada tanaman jangka panjang sehingga tidak memiliki "uang pegangan" harian. Kemendagri menyarankan diversifikasi ke tanaman cepat panen seperti sayur dan cabai guna menjaga cash flow keluarga.
Menyikapi berbagai persoalan tersebut, Bappeda Kubar menekankan pentingnya sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghilangkan ego sektoral. Pemkab Kubar kini tengah menyiapkan "10 Strategi Hemat Biaya" yang akan diimplementasikan secara bertahap.
Beberapa langkah nyata yang akan diambil antara lain penguatan pelatihan vokasi untuk meningkatkan nilai tawar SDM lokal, pemberian bantuan alat mesin pertanian (alsintan) serta bibit gratis dalam jangka pendek (0-9 bulan), dan memastikan intervensi sosial dilakukan secara tepat sasaran (by name by address).
“Ini juga menjadi catatan kita. Jadi proses sekarang ini merujuk ke rencan awal dan rencana kerja (ranwal renja). Kami harapkan semua permasalahan-permasalahan ini diterjemahkan ke dalam rencana kerja Bapak-Ibu semua,” ucap Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Kubar, Apriani.