RRI.CO.ID, Samarinda - Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menegaskan bahwa pembangunan jalan alternatif antara Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Barat (Kubar) membutuhkan koordinasi dan sinergi lintas daerah.

Menurut Ekti, proyek ini tidak sekadar soal membuka akses baru, tetapi juga berkaitan dengan mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah pedalaman Kaltim.

“Kita sepakat, kita setuju,” kata Ekti Imanuel, Jumat 6 Februari 2026.

Namun demikian, tahap awal pembangunan jalan alternatif Kukar–Kubar yang paling krusial adalah penyusunan Detail Engineering Design (DED), sebagai dasar perencanaan lanjutan untuk penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) guna menentukan besaran anggaran pembangunan jalan alternatif tersebut.

“Ini yang perlu disinergikan antara pemerintah Kubar, Kukar, dan Provinsi Kaltim,” ujarnya.

Ekti juga menyoroti tantangan efisiensi anggaran yang harus dihadapi pemerintah daerah tahun 2026 ini. Pengurangan anggaran signifikan di tingkat provinsi maupun kabupaten menuntut perencanaan yang lebih cermat dan sinergi yang intensif antar daerah.

“Provinsi Kaltim itu Rp6 triliun lebih anggarannya yang di pangkas. Kukar yang semula Rp12 triliun, kini tinggal Rp6 triliun. Kubar, termasuk yang paling sedikit, di potong sekitar Rp400 sampau Rp500 miliar. Tapi itu juga tetap berpengaruh,” katanya.

Meski tantangan anggaran cukup berat, Ekti menegaskan, peluang pembangunan jalan alternatif tetap terbuka jika ada kolaborasi yang baik antar pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya melihat proyek ini sebagai upaya jangka panjang yang tidak hanya menghubungkan dua kabupaten, tetapi juga memperkuat konektivitas regional di Bumi Etam.

“Kalau kita mau berkarya atau membuat sesuatu yang luar biasa, tentu sinergi adalah kunci. Ini yang akan terus kita komunikasikan antara pemerintah Kubar, Kukar, dan Provinsi,” ucap Ekti Imanuel.

Dengan koordinasi yang matang antara pemerintah Kabupaten Kubar, Kukar dan Provinsi Kaltim, tentu proyek jalan alternatif tersebut bisa terealisasi. Jalan ini dinilai strategis karena selain mampu memperpendek jarak tempuh dan memperlancar mobilitas masyarakat, juga memiliki potensi mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur.