RRI.CO.ID, Sendawar – Camat Muara Pahu, Maulidin Said, mengungkapkan wilayahnya nyaris mengalami konflik fisik akibat sengketa lokasi asist kapal di Sungai Mahakam. Ketegangan tersebut dipicu ketidakjelasan perizinan penggunaan perairan oleh perusahaan batu bara yang dinilai tidak melibatkan masyarakat setempat.

Maulidin mengatakan, persoalan semakin pelik karena Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Samarinda telah menyatakan lokasi di pertigaan Sungai Mahakam, Muara Pahu, tidak layak digunakan sebagai tempat asist kapal. Namun, aktivitas di lokasi tersebut masih terus berlangsung.

“Sudah lima kali dilakukan mediasi, tetapi sampai sekarang belum ada kesepakatan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik di lapangan,” ujar Maulidin saat Sosialisasi Penataan Lalu Lintas dan Alur Sungai Mahakam, yang digelar Dinas Perhubungan Kutai Barat di Aula ATJ Kantor Bupati Kubar, Kamis 5 Februari 2026.

BACA JUGA:

Alur Mahakam Belum Ditentukan, Potensi PAD Pelayaran Kubar Melayang​

Ia mengungkapkan, beberapa hari sebelumnya sempat terdeteksi kedatangan sekelompok orang ke wilayah Muara Pahu yang memicu keresahan warga. Peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan konflik jasa asist kapal tugboat yang saat ini dioperasikan oleh beberapa kelompok di wilayah tersebut.

“Masalah ini berkaitan dengan perebutan jasa asist kapal. Sementara KSOP sudah menyatakan lokasi tersebut tidak layak karena berisiko dan berbahaya,” katanya.

Maulidin menegaskan, pemerintah kecamatan berharap adanya kejelasan regulasi serta penegakan aturan yang tegas agar persoalan serupa tidak berlarut-larut dan mengganggu stabilitas keamanan masyarakat.

BACA JUGA:

Kepala Adat Kubar Pertanyakan Izin Dermaga Khusus Muara Barong​

Sementara itu, Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, menegaskan seluruh pemanfaatan Sungai Mahakam harus mematuhi ketentuan perizinan serta memperhatikan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan. Pemerintah daerah, kata dia, berencana melakukan penataan dan normalisasi alur sungai melalui kerja sama lintas sektor.

Senada, pihak KSOP bersama Dinas Perhubungan meminta para pelaku usaha lebih taat terhadap aturan perizinan dan penggunaan alur sungai guna mencegah konflik serta menjaga keselamatan pelayaran.